Pepen Masih Ngotot Ingin Bekasi Gabung ke DKI

  • Whatsapp
Rahmat Effendi

INDOPOLITIKA – Wacana penggabungan Kota Bekasi dengan DKI Jakarta mereda 2 pekan belakangan. Akan tetapi, meski wacana mereda pada perbincangan, prosesnya masih terus berjalan dan diupayakan.

“Butuh waktulah, karena ini akan merubah 3 undang-undang. Pertama, UU DKI, UU Jawa Barat, dan UU Kota Bekasi,” ucap Pepen, sapaan akrabnya saat ditemui di Pemkot Bekasi, Kamis (12/9).

Baca Juga:

Setelah bertemu dengan Budayawan Betawi Ridwan Saidi pada 22 Agustus 2019. Selanjutnya ia akan bertemu dengan para petinggi Badan Musyawarah Masyarakat Betawi (Bamus Betawi).

“Ini berkenaan dengan ekspektasi bahwa Kota Bekasi harus lebih maju, kalau lebih maju, secara kultur memang ada keterkaitan dengan persoalan Jakarta, budayanya, kewilayahannya dulu,” katanya.

Lanjut Pepen, kemampuan pembangunan fisik DKI Jakarta jauh dengan Jawa Barat. “Akselerasi pembangunan kita kan meninggalkan kabupaten-kota lain di Jawa Barat. Jakarta tidak akan jadi daerah khusus (tak menjadi ibu kota lagi, Ed), tapi tidak akan berubah fungsi ekonominya, kan,” ucapnya.

Mengenai persoalan nama setelah bergabung nanti, sistem politik, dan lainnya, dapat dibicarakan dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Ia mengaku masyarakat Kota Bekasi yang plural mendukung wacana itu, meski demikian Pepen mengaku perlu pembuktian dengan survei, dan jajak komunikasi.

“Insya Allah meninggalkan sebuah peradaban yang baik, karena niatnya yang baik,” kata Pepen usai ditanya soal ia yang akan menjadi wali kota terakhir Bekasi apabila wacana itu terealisasi.

Secara historis, Bekasi merupakan bagian dari kewilayahan Jakarta, yakni Meester Cornelis pada era kolonial, dan Jatinegara Kun pada era penjajahan Jepang. Bekasi berpisah dengan Jakarta pada tahun 1950, dan masuk kepada Provinsi Jawa Barat.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *