Indopolitika.com – Ketua DPR, Bambang Soesatyo mengatakan, upaya memacu pertumbuhan ekonomi nasional tidak cukup hanya mengandalkan pengeluaran pada sektor publik. Apalagi kemampuan fiskal pemerintah saat ini sangat terbatas, sehingga diperlukan peran serta pihak swasta, baik dari dalam maupun luar negeri untuk melakukan penanaman modal.
“Investasi merupakan indikator yang dapat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam perekonomian suatu negara. Melalui investasi akan tersedia berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan output dan nilai tambah yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi,” ujar Bamsoet, dalam sambutannya di IndoSterling Forum, dengan tema Memprediksi Iklim Investasi Indonesia Pasca Pilpres 2019, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2019).
Hadir sebagai pembicara lain, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, anggota Komisi IX Fraksi Partai Golkar DPR, Mukhamad Misbakhun, peneliti senior INDEF, Enny Sri Hartati, dan Direktur IndoSterling Aset Manajemen, Stevan Purba.
Bamsoet menekankan pentingnya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif, karena akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.
“Berdasarkan data yang dirilis World Bank, indeks kemudahan berusaha atau ease of doing business (EODB) Indonesia tahun 2018 berada pada peringkat ke-73. Secara total, nilai EODB Indonesia naik 1,42 poin menjadi 67,96. Indikator yang menyumbang kenaikan nilai bagi Indonesia adalah indikator memulai usaha, memperoleh kredit, dan pendaftaran properti,” tutur Bamsoet.
Kendati demikian, politisi F-Golkar ini menambahkan, 2018 merupakan tahun yang berat bagi iklim investasi Indonesia. Nilai realisasi penanaman modal atau investasi asing di Indonesia sekitar Rp 392,7 triliun, turun 8,8 persen dibandingkan tahun 2017.
“Turunnya nilai investasi asing Indonesia pada 2018, diakibatkan oleh gejolak nilai tukar rupiah serta perang dagang di pasar global, tapi bila dilihat secara historis, iklim investasi Indonesia memiliki lima kendala utama yang kerap dikeluhkan oleh investor. Kendala tersebut adalah tumpang tindihnya regulasi dan ketidakpastian hukum, pajak, tenaga kerja, perizinan, serta infrastruktur,” jelasnya.
Menurut Bamsoet, pemerintah telah bekerja keras membuat kebijakan dan terus berupaya untuk meminimalisir berbagai kendala yang dihadapi, seperti melakukan perubahan paradigma pembangunan dari Jawa centris menjadi Indonesia centris melalui pembangunan infrastruktur yang masif dan merata, pemberian fasilitas fiskal, dan melakukan reformasi di bidang perizinan.
“Merubah sikap mental dan budaya birokrasi tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Diperlukan pengawasan dan evaluasi secara terus menerus. DPR sendiri, dalam berbagai kesempatan tidak henti-hentinya melalukan pengawasan kepada pemerintah mengenai pentingnya mengatasi defisit transaksi perdagangan dengan memperbaiki berbagai regulasi dan iklim investasi, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan