Internasional

Pergi Haji Secara Ilegal, Tiga WNI Ditahan Arab Saudi

Jutaan umat Islam melaksanakan tawaf di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Rabu, 15 Agustus 2018/Metro TV/Subhan Ali

Jeddah: Akibat menggunakan jalur tak resmi untuk menunaikan ibadah haji, tiga Warga Negara Indonesia (WNI) sempat ditahan kepulangannya dari Arab Saudi ke Tanah Air.

Tiga WNI ini tidak diizinkan meninggalkan Arab Saudi sesuai jadwal penerbangan kaerna diketahui ketiganya menggunakan visa kunjungan (ziarah), visa umrah dan visa kerja.

Salah seorang jemaah haji yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan, ia menunaikan ibadah haji dengan menggunakan biro haji. Ia mengaku telah menyetor dana sebesar Rp130 juta untuk paket haji ONH Plus. 

Menurut keterangan tertulis dari KJRI Jeddah kepada Medcom.id, Rabu 19 September 2018, WNI ini tak tahu jika dirinya berangkat menggunakan visa ziarah pribadi.

Visa ziarah merupakan jenis visa yang dikeluarkan oleh perorangan warga Arab Saudi sebagai penjamin atau pihak yang dikunjungi di Arab Saudi.

Jemaah haji asal Jawa Tengah ini juga mengaku dirinya menempuh jalan darat sekitar 900 kilometer sebelum memasuki Mekkah, usai mendarat di Bandara Internasional King Khaled Riyadh. 

Untuk dapat pulang ke Indonesia, ia diharuskan membayar denda sebesar 15 ribu Riyal atau setara dengan Rp55 juta. Pasalnya, ia menunaikan ibadah haji tanpa disertai surat izin haji dari Pemerintah Arab Saudi. Biaya pun ditanggung dari biro haji yang memberangkat WNI tersebut.

Dua WNI lainnya pun tak kalah nahas nasibnya. Parahnya, mereka berangkat haji dengan menggunakan visa umrah dan visa kerja. Namun, dengan bantuan KJRI Jeddah, mereka bisa kembali ke Indonesia, pekan lalu.

Konjen RI untuk Jeddah Mohamad Hery Saripudin mengimbau masyarakat yang hendak menunaikan ibadah haji untuk menggunakan jalur resmi sehingga terhindar dari masalah hukum Arab Saudi.

"Pastikan kepada biro travel bahwa Anda benar-benar diberangkatkan dengan visa haji, bukan lainnya. Kalau perlu sebelum menyetor dana, buat surat perjanjian resmi agar bisa mengajukan penuntutan hukum, bila ternyata di kemudian ditemukan ada unsur penipuan," tegas Konjen Hery.

Ia juga mengajak instansi terkait, termasuk pemerintah daerah, untuk memberikan perhatian serius terhadap praktek pemberangkatan jemaah melalui jalur yang tidak resmi.

Pemda diharapkan berperan aktif melakukan kampanye penyadaran dan mengeluarkan imbauan kepada warganya agar tidak tergiur dengan berbagai tawaran dari biro-biro travel nakal yang memberangkatkan jemaah secara tidak resmi.

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close