Perihal WNA Gunakan NIK untuk Vaksinasi, Kemkes Nyatakan Tidak Ada Unsur Kesengajaan

Wasit Ridwan saat menunjukkan bukti surat kependudukan. (Foto: Merdeka.com)

INDOPOLITIKA.COM – Persoalan nomor induk kependudukan (NIK) mengemuka ke publik usai kejadian seorang warga Bekasi bernama Wasit Ridwan, yang tidak bisa mengikuti vaksinasi Covid-19 lantaran NIK miliknya ternyata terdaftar atas nama Lee In Wong, seorang WNA.

Sekjen Kementerian Kesehatan (Kemkes), Oscar Primadi menegaskan tidak ada unsur kesengajaan pada kasus penyalahgunaan nomor induk kependudukan (NIK) warga Bekasi, Jawa Barat yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) untuk program vaksinasi Covid-19.

Menurut Oscar, kejadian tersebut merupakan bagian dari kesalahan yang terjadi di lapangan termasuk kesalahan input. Pasalnya, kesalahan input ini sangat berdampak sehingga saat ini terus diperbaiki.

“Semuanya tidak ada latar kesengajaan. Ini semua berasal dari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi di lapangan, termasuk salah input,” ucapnya pada konferensi pers daring terkait dengan Integrasi Data Kependudukan dalam program Vaksinasi Covid-19, Jumat (6/8/2021).

Selanjutnya, Oscar mengatakan, pihak terus melakukan perbaikan. Selain itu, ia mengimbau masyarakat yang mengalami kesulitan di lapangan untuk dapat menghubungi call center di 119 ext 9 kapan saja dan tentu dapat dipermudah dalam penjelasan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, apabila terjadi lagi persoalan serupa, pihaknya akan memberi dukungan dengan melacak penggunaan NIK tersebut.

“Tentu saja ini memerlukan upaya dan memerlukan ikhtiar-ikhtiar agar dapat kita lebih rapi lagi dan ini perlu dukungan dari masyarakat,” ucapnya.

Dalam hal ini, ia mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan data orang lain. Pasalnya, dengan adanya integrasi data, maka akan mudah diketahui pemilik data yang asli.

Selain itu, petugas di fasilitas kesehatan harus mulai lebih teliti. Zudan juga menambahkan, apabila ada masyarakat yang merasa datanya terpakai segera menghubungi call center.

“Kami dari Kementerian Kesehatan, Kominfo, BPJS Kesehatan dan Dukcapil akan membantu untuk memberikan solusinya,” pungkas Zudan. [rif]


Ikuti berita menarik Indopolitika.com di Google News

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.