INDOPOLITIKA – OpenAI resmi memperbarui kebijakan penggunaan ChatGPT dengan menegaskan bahwa pengguna dilarang menggunakan chatbot ini sebagai sumber saran profesional, termasuk di bidang medis, hukum, maupun konsultasi yang memerlukan lisensi resmi.
Langkah ini diambil menyusul meningkatnya penggunaan ChatGPT untuk pertanyaan terkait kesehatan, hukum, dan keuangan, padahal topik tersebut membutuhkan keahlian bersertifikat. OpenAI menekankan bahwa ChatGPT hanya berfungsi sebagai alat informasi dan edukasi, bukan pengganti tenaga ahli.
Dalam kebijakan terbarunya, OpenAI menegaskan bahwa ChatGPT tidak boleh digunakan untuk diagnosis medis, pemberian obat, pengobatan, maupun nasihat hukum atau finansial profesional.
“ChatGPT tidak dirancang untuk memberikan nasihat medis, hukum, atau keuangan profesional. Pengguna sebaiknya selalu berkonsultasi dengan pihak berlisensi,” tulis OpenAI.
Tujuan dari pembaruan ini adalah mencegah pengguna mengambil keputusan penting berdasarkan informasi yang mungkin tidak akurat atau tidak sesuai kondisi pribadi mereka.
Selain itu, OpenAI juga memperketat pedoman penggunaan untuk menghindari penyalahgunaan AI di bidang sensitif, termasuk kesehatan mental, hukum pidana, dan keputusan keuangan besar.
Dengan kebijakan baru ini, OpenAI ingin memastikan ChatGPT tetap digunakan secara aman, bertanggung jawab, dan sesuai tujuan edukatif, sekaligus mendorong pengguna untuk mengutamakan nasihat dari tenaga ahli bersertifikat ketika menghadapi masalah kritis.(Hny)
Tinggalkan Balasan