Internasional

Perjanjian Patroli Trilateral Dinilai Perlu Dievaluasi

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari (Foto:Dok.DPR RI)

Jakarta: Komisi I DPR RI mendesak pemerintah mengevaluasi Perjanjian Patroli Trilateral. Permintaan itu menyikapi penculikan dua warga negara Indonesia (WNI) saat melaut di perairan Sabah, Malaysia.

"Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) perlu didorong segera mengevaluasi Perjanjian Patroli Trilateral antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia,” kata Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, dikutip dpr.go.id, Selasa, 25 September 2018.

Politikus PKS itu juga meminta pemerintah melakukan penyelidikan. Diharapkan berbagai permasalahan di lintas kawasan bisa segera diatas agar kejadian serupa tak terulang.

"Pemerintah perlu melakukan upaya penyelidikan dan pembebasan kedua WNI yang diculik,” ucap Kharis.

Pada 2017, pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina sepakat melakukan patroli bersama di wilayah perairan masing-masing. Patroli bertujuan mencegah terjadinya tindak kejahatan transnasional seperti pembajakan dan penculikan. 

Terdapat empat poin Perjanjian Patroli Trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Pertama, kesepakatan melakukan patroli laut bersama yang terkoordinasi. Kedua, memberikan bantuan segera jika ada warga atau kapal yang mengalami kesulitan di perairan itu. Ketiga, membentuk gugus tugas di antara ketiga negara untuk berbagi informasi intelijen guna menanggapi secara cepat adanya ancaman keamanan. Keempat, menyepakati pembentukan hotline informasi untuk merespons situasi darurat.

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close