Perludem : Evaluasi Pilkada Harusnya Fokus Ke Mahar dan Tiket Politik Parpol

  • Whatsapp
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini

INDOPOLITIKA.COM – Wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah lewat DPRD dianggap langkah mundur. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai, alasan tingginya cost politik sebagaimana yang disampaikan Mendagri dianggap kontraproduktif.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni mengatakan, sejatinya, evaluasi pilkada langsung difokuskan pada masalah biaya politik yang tinggi. Bukan menyimpulkan pemilihan dikembalikan lewat DPRD. Sebab, belum tentu jika pemilihan dikembalikan ke DPRD biaya politik justru rendah.

Bacaan Lainnya

“Jika fokusnya biaya politik yang tinggi, harus betul-betul diklasifikasikan secara benar. Pada komponen apa calon kepala daerah mengeluarkan biaya terbesar. Jangan-jangan, pengeluaran yang besar justru pada kegiatan yang harusnya tidak boleh dilakukan. Salah satunya adalah uang yang dikeluarkan untuk mahar politik atau tiket pencalonan,” katanya dalam siaran pers yang diterima Indopolitika.com Senin pagi.

Dia mengatakan, dugaan tingginya angka mahar politik dalam setiap kontestasi Pilkada selalu jadi masalah yang belum terselesaikan. Salah satu penyebabnya adalah kelemahan dari sistem penegakan hukum dalam larangan praktik mahar politik. Bakal calon kepala daerah pun kebanyakan mengungkap praktik mahar politik ini setelah yang bersangkutan gagal menjadi calon kepala daerah.

“Pada titik ini, eveluasi pilkada langsung harusnya fokus kepada masalah mahar politik,” ungkapnya.

Dia mengatakan, ulah perilaku elite politik serta sistem rekrutmen calon kepala daerah yang harusnya dipersoalkan. Bukan merenggut hak konstitusional setiap warga negara. Menurut dia, wacana Mendagri dan sebagian elite politik merupakan langkah mundur.

Selain itu, besarnya biaya politik pasangan calon juga disebabkan oleh tidak adanya batasan belanjan kampanye yang realistis dalam UU Pilkada.

“Harusnya, agar pasangan calon tidak mengeluarkan uang tanpa batas, mesti ada batasan belanja kampanye yang secara rasional memang membatasi,” katanya [pit]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *