PERMAHI: Kekacauan Lapas Akibat Dualisme Pengelolaan Lapas Di Kemenkumham

  • Whatsapp
Ketua Umum PERMAHI, M Andrean Saefudin

Katua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), M. Andrean Saefudin, Mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna Laoly, Sekertaris Jenderal Kementrian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Permasyarakatan (Dirjen PAS).

“Presiden harus sesegera mungkin mengevaluasi dan mencopot Menkumham, Yasonna Laoly dan jajaran dibawahnya. Ini bukan tanpa alasan dari awal kami telah sampaikan ada dualisme dalam pengelolaan Lembaga Permasyarakatan (Lapas) di Kementrian Hukum dan HAM, dualisme ini terjadi antara kewenangan Sekertaris Jenderal Kementrian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Permasyarakatan yang tidak mampu diselesaikan oleh Yasonna Laoly sebagai Menteri. Akibat dualisme ini, timbul berbagai persoalan dan kacaunya pengelolaan di Lapas, termasuk munculnya kasus lapas terbakar, OTT, suap, jual-beli fasilitas di Lapas bahkan yang terbaru terpidana korusi pengadaan e-KTP Setya Novanto bisa leluasa pelesiran dan bertemu dengan seorang perempuan, hal ini tidak beda jauh dengan kasus Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan, Suami Walikota Tangerang Selatan yang yang menyalah gunakan Izin Luar Biasa (ILB) untuk menginap di Hotel Hilton Bandung selama 2 hari,” kata M. Andrean lewat keterangan tertulis, Rabu, (19/6).

Baca Juga:

Lebih lanjut, M. Andrean Saefudin menjelaskan, Setya Novanto memang sudah di pindahkan dari LP Sukamiskin Bandung ke Rutan Gunung Sindur, Bogor. Namun Menkumham harusnya tau diri, kasus ini bukan yang pertama terjadi tapi sudah berulang-ulang, hal tersebut tentu akan berisiko bagi kredibilitas Kementerian Hukum dan HAM dan Dirjen PAS yang memiliki kewenangan dan sekaligus bertanggung jawab agar Lapas dikelola dengan baik.

M. Andrean, menduga adanya pihak yang kuat di dalam Kemenkumhan bermain dan membekingi Setnov dan minimnya pengawasan yang di lakukan di Lapas.

“Tidak sembarang orang punya akses dan melakukan pelanggaran hukum berkali-kali walaupun statusnya narapidana seperti Setya Novanto, Tubagus Chaeri Wardhana, jika dibandingkan dengan narapidana lainya,” ungkapnya.

Oleh kerena itu, PERMAHI mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Menkumham Yasonna Laoly karena dia yang paling bertanggungjawab terhadap hal ini. “Publik sudah cukup sabar selama ini namun Menkumham tidak berbenah dan dinilai gagal dalam menglola Lembaga Permasyarakatan, belum lagi masalah di Direktorat Jenderal Imigrasi dan seterusnya dan sterusnya, yang kami nilai juga bermasalah,” tegas, M. Andrean. (DB)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *