Perppu Tak Terbit, LBH: Jokowi Tak Punya Visi Terhadap Pemberatasan Korupsi

  • Whatsapp
Direktur LBH Jakarta Arif Maulana .

INDOPOLITIKA.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan tidak akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mencabut Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat berbincang dengan awak media di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/11). Jokowi pun memiliki alasan tersendiri tidak mengeluarkan Perppu.

Baca Juga:

Menanggapi hal itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana mengatakan pernyataan Jokowi yang tidak ingin menerbitkan Perppu sangat mengecewakan.

“Keputusan tersebut menunjukkan kepada kita semua bahwa faktanya memang Presiden Jokowi tidak punya visi terhadap pemberantasan korupsi,” kata Arif saat di hubungi Indopolitika.com, Minggu (3/11/2019).

Menurut Arif apa yang bisa diharapkan jika memang Presiden Jokowi tidak memiliki visi terhadap pemberantasan korupsi.

“Kita bisa cek di Visi dan Misi nya dan melihat rekam jejak Presiden selama ini ketika menyelesaikan kasus penyerangan Novel Baswedan/aktifis anti korupsi, seleksi pimpinan KPK, maupun pembasan Revisi UU KPK,” tegasnya.

Dengan tidak diterbitkan Perppu menurut dia, berarti memang selama ini Presiden setuju dengan revisi UU KPK yang disusun secara serampangan dan bertujuan melemahkan KPK dan pemberantasan Korupsi di Indonesia.

“Alasan yang digunakan soal sopan santun ketatanegaran adalah alasan yang tidak berdasar Hukum dan konstitusi,” tandasnya. [rif]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *