Personel Dewas KPK Belum Jelas, ICW Pilih Fokus JR UU KPK di MK

  • Whatsapp
Kordinator ICW Adnan Topan Husodo (ist)

INDOPOLITIKA.COM- Nama kandidat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum menemukan titik terang. Indonesia Coruption Watch (ICW) memilih tak membahas terkait Dewas KPK.

Saat ini, ICW hanya fokus berjuang untuk judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK yang disahkan DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga:

“Saat ini ICW masih fokus dengan pengajuan judicial review (JR) atas UU KPK yang baru di MK, jadi kami abaikan saja informasi terkait Dewas KPK. Bagi kami, perjuangannya ada di level judicial review,” ujar Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, di kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu, (7/12).

Adnan berpendapat, meskipun anggota Dewas KPK akan diisi oleh pegiat antikorupsi, namun tetap tidak akan mengubah keadaan.

Menurut Adnan, nantinya masyarakat bisa menilai efektivitas keberadaan Dewas. “Apakah akan membantu negara ini untuk memberantas korupsi secara lebih efektif atau tidak?” kata dia.

Dewas KPK adalah struktur baru dalam tubuh KPK berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK. Sebelumnya, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menuturkan Presiden Jokowi mengutamakan pegiat antikorupsi untuk mengisi jabatan tersebut.

Ketua dan anggota Dewas dipilih oleh Presiden melalui panitia seleksi. Namun, untuk pembentukan Dewas yang pertama ini, UU mengatur bahwa Presiden menunjuk langsung. Dewan Pengawas KPK bertugas, antara lain untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberi izin penyadapan dan penyitaan, serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK.[sgh]

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *