Pertanyaan Tes Dianggap Rasis dan Diskriminatif, Lakpesdam PBNU Minta Jokowi Batalkan TWK KPK

  • Whatsapp
Ketua Lakpesdam PBNU Rumadi Ahmad

INDOPOLITIKA.COM – Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pernyataan sikap yang diteken Ketua Lakpesdam PBNU Rumadi Ahmad dan Sekretaris Marzuki Wahid itu menyatakan, Pegawai KPK yang dites adalah mereka yang sudah lama bekerja di KPK, terbukti memiliki kompetensi dalam pemberantasan korupsi, dan sebagian menangani kasus korupsi mega proyek yang serius.

Berita Lainnya

“Kenyataannya, TWK kemarin terhadap 1.351 pegawai KPK justru menunjukkan hal yang aneh, lucu, seksis, rasis, diskriminatif, dan berpotensi melanggar hak asasi manusia,” demikian kata Lakpesdam PBNU dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, (8/5/2021).

Lakpesdam PBNU menyoroti pertanyaan TWK KPK yakni: Umur segini belum menikah? Masihkah punya hasrat? Mau nggak jadi istri kedua? Kalau pacaran ngapain aja? Kenapa anaknya sekolah di sekolah Islam (SDIT)? Kalau salat pakai qunut nggak? Islamnya Islam apa? Bagaimana kalau anaknya nikah beda agama? Menurut Lakpesdam PBNU, pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai pertanyaan tes wawasan kebangsaan.

“Pertanyaan-pertanyaan wawancara di atas sama sekali tidak terkait dengan wawasan kebangsaan, komitmen bernegara, dan kompetensinya dalam pemberantasan korupsi. Pertanyaan-pertanyaan ini ngawur, tidak profesional, dan mengarah pada ranah personal (private affairs) yang bertentangan dengan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan ‘Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.’,” demikian kata Lakpesdam PBNU.

Mereka memandang TWK sengaja didesain untuk menarget pegawai KPK yang diwawancarai. Pegawai-pegawai yang tidak lagi diinginkan rezim baru kemudian bisa disingkirkan, legitimasinya adalah lewat TWK tersebut. Lakpesdam PBNU menilai tes semacam ini sudah pernah terjadi pada periode-periode sejarah sebelumnya, mulai dari era Presiden Soeharto hingga era khalifah masa lalu di mancanegara.

“Di sinilah, wawancara TWK tampak sebagai screening atau litsus zaman Orde Baru, atau mihnah pada masa Khalifah Abbasiyah-Khalifah Al Ma’mun (170H/785 M-218 H/833 M), Al Mu’tasim (w 227 H), dan Al-Watsiq (w 232 H), yakni ujian keyakinan yang ditujukan kepada para ulama, ahli hadis, dan ahli hukum sehubungan dengan permasalahan kemakhlukan Al-Qur’an,” tutur Lakpesdam PBNU.

Mereka menyebut TWK ini sebagai ‘mihnah era reformasi, kecelakaan sejarah’. Bila dibiarkan, TWK tersebut bisa melumpuhkan KPK dan menurunkan kualitas pemberantasan korupsi. Stigmatisasi dan diskriminasi akan terjadi di kemudian hari sebagai akibat dari TWK semacam itu. Maka TWK tersebut harus dibatalkan.

Selain itu, pihaknya juga meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk mengusut dugaan pelanggaran hak-hak pribadi, pelecehan seksual, rasisme, dan pelanggaran lain yang dilakukan pewawancara kepada pegawai KPK.

“Kami meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) agar mengembalikan TWK untuk calon ASN sebagai uji nasionalisme dan komitmen bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” ujar dia.

Lebih lanjut dia mengajak masyarakat untuk terus mengawal dan menguatkan KPK dengan cara menjaga independensinya dari pengaruh-pengaruh eksternal yang bertujuan melemahkan dan melumpuhkan KPK.

“Kita butuh lembaga KPK yang independen, kompeten, dan loyal terhadap Pancasila dan UUD 1945 untuk memberantas musuh terbesar bangsa Indonesia, yaitu korupsi,” kata dia. [rif]

Berita terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *