Pilkada Asimetris Bisa Diterapkan Sesuai Dengan Kesiapan Daerah

  • Whatsapp
mantan Dirjen Otonomi Daerah Sumarsono.

INDOPOLITIKA.COM- Wacana Pilkada Asimetris yang diusulkan Mendagri Tito Karnavian mendapat dukungan. Tito yang terus berupaya memuluskan rencana evaluasi Pilkada langsung disokong para ahli. Salah satunya mantan Dirjen Otonomi Daerah Sumarsono.

Staf Pengajar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu mengatakan setuju dengan wacana Pilkada asimetris itu. Dia menjelaskan, ada banyak pertimbangan untuk mendukung pernyataan Mendagri itu.

Berita Lainnya

Yakni demografi Indonesia yang luas dan terbelah oleh lautan. Sehingga tidak lagi relevan untuk diseragamkan. Terutama soal metode pelaksanaan Pilkadanya.

“Daerah kita di Indonesia ini beragam, dan konsekuensinya, tidak semua harus diseragamkan termasuk metode Pilkadanya. Waktu pelaksanaanya, bisa diseragamkan namun metodenya bisa asimetris tergantung sikon kesiapannya,” katanya kepada Indopolitika.com Rabu siang.

Selain soal demografi, alasan kedua Sumarsono adalah Pilkada selama ini merupakan instrumen desentralisasi. Tetapi, dalam pelaksanaan instrumen itu, pemerintah tidak boleh menyeragamkan metode pelaksanannya. Pemerintah, kata dia, harus menghormati kesiapan daerah.

“Boleh jadi, Pilkada asimetris khususnya di wilayah Papua pegunungan,” ungkapnya.

Meski begitu, dia mengatakan, niatan pemerintah menyeragamkan Pilkada hanya bisa untuk dimensi waktu pelaksanannya. Sementara, metodenya tetap harus memperhatikan kesiapan masing-masing daerah. Bagi dia, metode langsung ataupun tidak langsung tidak mengurangi bobot kualitas demokrasi dalam Pilkada.

“Tergantung pada kesiapan dan kondisi masyarakatnya. Singkatnya, untuk Papua pegunungan sebaiknya ditetapkan metode asimetris. Toh Provisinya juga sudah asimetris (Daerah Otsus). Pemilihan langsung dan tidak langsung, mengandung konsekuensi yang berbeda terkait kesiapan masyarakat dan kedewasaan politik lembaga-lembaga perwakilan di daerah,” ujarnya.

Terkait ekses-ekses yang mungkin akan terjadi di Papua akibat perubahan metode Pilkada itu, Mantan Plt Gubernur DKI itu mengatakan, tentu akan ada proses dan pendekatan, lalu ada kesepakatan bersama, dan ukuran yang rasional bisa diterima semua pihak.[pit]

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *