Pilkada Serentak Banyak Mudharatnya, MPR Setuju Dievaluasi Kembali

  • Whatsapp
Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah.

INDOPOLITIKA.COM – Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah merespon pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menilai perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Ia menganggap usulan tersebut perlu direspons dan dikaji oleh berbagai pihak.

“Saya kira pandangan beliau ini patut direspons oleh partai-partai politik dan juga teman-teman di DPR RI serta stakeholder lainnya dalam rangka memperbaiki sistem demokrasi kita untuk sampai betul-betul dipilih dengan cara yang paling sesuai dengan cara demokrasi, Pancasila sebagaimana diamanatkan pada sila ke-4,” tutur Basarah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Baca Juga:

Basarah yakin, usulan evaluasi yang disampaikan oleh Mendagri Tito sudah melalui berbagai pertimbangan dan menyimpulkan Pilkada serentak langsung yang dilaksanakan bangsa Indonesia sebagai pilihan cara memilih kepala daerah dianggap masih memiliki berbagai kelemahan.

Salah satu kelemahannya kata politisi PDIP itu, seperti biaya politik yang tinggi, ongkos sosial yang tidak murah sehingga diusulkan oleh Mendagri untuk dievaluasi.

“Saya kira pandangan itu yang harus dikaji untuk sama-sama mencari solusi terbaik agar prinsip negara demokrasi tetap berjalan tetapi demokrasi itu bukan cuma sekedar proses tapi juga output,” ucapnya.

Ia berharap, dengan adanya evaluasi berlandasakan sila ke-empat tersebut akan menghasilkan pemimpin yang betul-betul dapat menjalankan amanat dan kesejahteraan rakyat.

“Oleh karena itu, baik proses maupun output, kualitas demokrasi dan kedaulatan rakyat tetap kita berikan tempat yang terbaik,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Wacana evaluasi Pilkada langsung pertama kali diusulkan oleh Mendagri Tito Karnavian mengingat proses itu sudah 20 tahun berjalan. Eks Kapolri itu menilai dalam perjalanannya Pilkada langsung memiliki dampak positif dan dampak negatif.

“Banyak manfaatnya partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi yang membuat rentan kepala daerah melakukan korupsi,” kata Tito.[asa]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *