Pilkada Serentak Resmi Ditunda, DPR Usul Duitnya untuk Penanganan Corona

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 secara remi ditunda. Penundaan dilakukan sebagai bagian upaya mencegah penyebaran virus corona.

Kesepakatan itu didapat usai Komisi II melakukan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Pemilu (DKPP). Adapun penundaan belum ditentukan sampai kapan.

Bacaan Lainnya

“Melihat perkembangan pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum terkendali dan demi mengedepankan keselamatan masyarakat, Komisi II DPR menyetujui penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020 yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan. Pelaksanaan Pilkada lanjutan akan dilaksanakan atas persetujuan bersama antara KPU, pemeritah dan DPR,” kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia dalam keterangannya, Senin (30/3/2020).

Doli mengatakan rapat hari ini membangun kesepahaman antara legislatif dan penyelenggara pilkada bahwa pemilihan umum harus ditunda untuk mengurangi migrasi orang. Apalagi pilkada pasti melibatkan banyak orang.

Dengan penundaan pelaksanaa Pilkada serentak 2020 tersebut, Komisi II DPR meminta pemerintah untuk menyiapkan payung hukum baru berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Selain itu, Komisi II juga meminta kepala daerah di mana daerahnya mengalami penundaan Pilkada dapat merealokasi anggaran Pilkada Serentak untuk penanganan Covid-19.

“Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020, Komisi II DPR meminta kepada kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 merealokasi dana Pilkada serentak 2020 yang belum terpakai untuk penanganan Covid-19,” tambah Doli.

Menurut Doli, dalam rapat tadi juga dibicarakan skenario-skenario penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 pascapandemi corona. Menurutnya jika pandemi bisa selesai pada bulan Mei atau Juni maka ada kemungkinan pilkada bisa dilaksanakan tahun 2020, paling lambat pada bulan Desember.

“Jika keadaan darurat lebih dari bulan itu maka pelaksanaan Pilkada bisa Maret atau Juni 2021,” ucapnya.

Jika tertunda sampai tahun depan, menurutnya harus ada pengaturan anggaran. Penganggaran bisa mulai diatur di akhir tahun 2020 jika pilkada serentak sepakat digelar 2021. [rif]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *