Pilkada

Pilkada Sumsel, Bawaslu: Peluang Pemungutan Suara Ulang Sangat Kecil

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) A Junaidi, menyatakan peluang akan terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Pilkada serentak 2018 khususnya di Sumsel, sulit terjadi saat ini.

Pasalnya berdasarkan aturan, PSU itu bisa terjadi jika ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat, dan dalam hari itu.

“Jadi kalau untuk PSU itu, per TPS dan atas rekomendasi Panwas hari itu secara berjenjang (Panwas TPS, Panwascam dan Panwaslu).

Tapi nyatanya pada hari pemcoblosan tidak ada yang laporan untuk dilaksanakan PSU,” kata Junaidi, Minggu (1/7/2018).

Menurut Junaidi, adanya PSU itu karena masalah teknis dilapangan, seperti surat suara salah, atau surat suara kurang.

“Bisa juga karena nyoblos 2 kali atau surat kurang maupun kotak sudah terbuka terlebih dahulu. Maka bisa direkomendasikan Panwascam hari itu. Tapi Kalau lewat seperti ini, tidak ada catatan atau masalah saat pencoblosan, jadi iidak asa dasar untuk dilakasanakan PSU, karena masanya sudah lewat,” jelasnya.

Ditambahkan Junaidi, jika berkaca dengan PSU pada Pilgub 2013 lalu, maka hal itu konteknya berbeda, karena yang memerintahkannya adalah pengadilan Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu adanya aturan gugatan sengketa hasil Pilkada ke MK harus maksimal 1 persen selisih perolehan suara menjadi, untuk dilaksanakannya PSU akan sulit.

“Kalau 2013 yang menentukan PSU MK waktu itu, atas gugatan paslon. Waktu itu juga belum diatur maksimal selisih paslon sebagai syarat ngajukan gugatan ke MK. Kalau sekarang selisih maksimal 1 persen dan saya rasa sulit dilakukan saat ini, dan peluang di gugatan semakin sulit,” tandasnya.

Junaidi sendiri mengapresiasikan pelaksanaan Pilkada serentak di Sumsel, meski berjalan lancar dan kondusif, pihaknya menyayangkan masih adanya warga Sumsel yang memenuhi syarat memilih, ternyata tidak diakomodir selama ini.

“Jalannya Pilkada berjalan tidak ada keluhan di TPS, berbeda di provinsi lain yang ada tertunda. Tapi kita sayangkan angka partisipasi pemilih yang rendah, kenapa ini? ini tangging jawab semua pihak termasuk KPU sebagai penyelenggara ada apa ini,” tanyanya.

Terpisah Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Dr Febrian menyatakan, adanya pelaksanaan PSU dalam Pilkada serentak 2018 ini, harus diputuskan suatu pengadilan sengketa Pilkada dalam hal ini hanya MK.

“Penyelenggara pemilu tidak bisa memutuskannya, melainkan harus masuk dalam sengketa Pilkada dalam hal ini kewenangan yudikatif peradilan,” ungkapnya.

Dilanjutkan Febrian, paslon yang tidak puas terhadap hasil perolehan suara hasil pemilihan memang bisa mengajukan gugatan di MK, namun saat ini ada aturan jika paslon yang endak mengajukan gugatan ada syarat yang dipenuhi agar diterima oleh pengadila.

“Jika berkaca dari kasus Muara Enim dan Lahat, saya rasa gugatan sengketa di MK bakal ditolak. Kalau di Panwaslu punya kasus nyata dan berdampak secara terang- terangan daerah itu bermasalah, tapi secara umum saya lihat tidak. Jadi sulit untuk melakukannya, dan ini lebih memuaskan hati, gugatan akan diterima tapi akhirnya ditolak,” bebernya.

Dilanjutkan Febrian, hal yang hampir sama juga akan sulit untuk hasil Pilgub Sumsel masuk sengketa Pilkasa di Palembang, dimana selisi perolehan suara jika didasarkan hitung cepat lembaga survei diatas 3 persen.

“Kita tidak tahu hasil perolehan suara yang dihitung secara resmi oleh KPU, jika hasilnya selisih antar paslon dibawah aturan yang ada, saya rasa mungkin terjadi dan bisa saja masuk ke ranah peradilan nantinya,” pungkasnya. (ts/ind)

Tags

Artikel Terkait

Close
Close