Pimpinan KPK Jangan Kabur, Harusnya Buka Borok Irjen Firli

  • Whatsapp
Tiga pimpinan KPK saat menyerahkan madat ke Presiden Jokowi

INDOPOLITIKA.com – Sebanyak tiga pimpinan KPK mengundurkan diri pasca ditetapkannya pimpinan KPK baru oleh DPR RI. Langkah ini dilakukan oleh Agus Raharjo, Saut Situmorang dan Laode M. Syarif.

Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar angkat bicara dengan fenomena mundurnya ketua dan wakil ketua KPK di saat-saat genting seperti ini.

Baca Juga:

Haris mengatakan bahwa semestinya ketiga orang tersebut tidak mengembalikan mandat kepada Presiden lantaran ada poin-poin di KPK yang memang dilemahkan.

Mundurnya ketiga orang tersebut menurut dia terkesan lepas dari tanggung jawab di saat masyarakat dan rakyat Indonesia membutuhkan sosok orang yang berani dan terus berjuang melawan korupsi di Indonesia.

Memang semua orang yang punya perhatian khusus soal penanganan korupsi kekecawaan terkait revisi Undang-Undang No. 30/2002 tentang KPK namun mestinya tidak diwujudkan dengan seperti Agus Raharjo dan kawan-kawan.

“Mereka gagal melawan dan akhirnya puncaknya ini sekarang, salah satu yang patut disalahkan ya pimpinan KPK secara akumulatif,” kata Haris, Minggu (15/9).

Menurut Haris, keputusan menyerahkan mandat ke Jokowi juga dinilai sebagai bentuk tidak tanggung jawabnya tiga pimpinan KPK, di tengah perjuangan melawan revisi UU KPK. “Lagi lawan-lawan gini kok tiba-tiba kabur,” kritik Haris.

Di sisi lain, Haris juga menyinggung kasus pelanggaran etik berat mantan Deputi Bidang Penindakan KPK Firli Bahuri, yang telah diumumkan pada publik beberapa waktu lalu. Menurut Haris, KPK seharusnya dapat mengumumkannya pada peristiwa dugaan itu terjadi.

Terpisah Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, mengatakan pernyataan Presiden Joko Widodo atas revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Revisi UU KPK) menyesatkan. Meski Jokowi bilang ingin menguatkan KPK namun kenyataan menunjukkan yang sebaliknya.

“Menyesatkan kalau dia bilang ke publik masih mendukung KPK,” kata Bivitri.

Bivitri menjelaskan langkah Jokowi sudah keliru saat ia memutuskan mengirim surat ke Dewan Perwakilan Rakyat yang membuat revisi ini bisa dibahas. Alasannya, kemunculan revisi UU KPK ditengarai menyalahi prosedur.

Dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kata Bivitri, peraturan yang bisa dibahas oleh dewan harus masuk dalam program legislasi nasional priotas. Sementara revisi UU KPK tidak ada di dalamnya.[ab]

Berita terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *