Pimpinan KPK Panen Dukungan Tak Penuhi Panggilan Komnas HAM Perihal TWK, Nasdem: Firli Tak Perlu Datang

  • Whatsapp
Pimpinan KPK

INDOPOLITIKA.COM – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) panen dukungan terkait keengganan mereka untuk tidak menghadiri panggilan Komnas HAM terkait polemik TWK. Alasanya, TWK bukan wilayah hukum HAM sehingga pemanggilan oleh mereka oleh Komnas HAM dituding terlalu mengada-ada.

Sejumlah tokoh yang memberikan dukungan untuk KPK itu antara lain Ketua Setara Institute Hendardi. Menurut Hendardi, Komnas HAM seperti ikut terpancing irama genderang yang ditabuh 51 pegawai KPK tak lolos TWK. Karena itu, Hendardi menilai, pemanggilan pimpinan KPK oleh Komnas HAM bisa dikatakan terlalu mengada-ada.

Berita Lainnya

Lebih lanjut, Hendardi mengatakan, Test Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diselenggarakan KPK melalui vendor BKN dan beberapa instansi terkait yang profesional adalah semata urusan administrasi negara yang masuk dalam lingkup hukum tata negara (HTN).

“Jika ada penilaian miring atas hasil TWK ini mestinya diselesaikan melalui hukum administrasi negara, bukan wilayah hukum HAM, apalagi pidana. Semestinya Komnas HAM meneliti dan menjelaskan dahulu ruang lingkup dan materi dimana ada dugaan pelanggaran HAM yang terjadi sebelum memanggil pimpinan KPK dan BKN,” ucap Hendardi melansir Tribunnews, Kamis (10/6/2021).

“Sudah waktunya polemik dan manuver politik pihak yang tidak lulus TWK ini dihentikan karena tidak produktif dan tersedia mekanisme hukum PTUN untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Demikian pula seyogyanya lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dll, tidak mudah terjebak untuk terseret dalam kasus yang kendati cepat populer tapi bukan merupakan bagian mandatnya dan membuang-buang waktu,” tutupnya.

Dukungan Politisi Nasdem

Dukungan juga disampaikan Ketua DPP Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi. “Ketua KPK Firli Bahuri tidak perlu memenuhi panggilan Komnas HAM untuk diminta keterangan soal TWK di lingkungannya. Saya menduga langkah Komnas HAM tersebut lebih bersifat reaktif ketimbang mempertimbangkan substansi persoalan,” kata Taufiqulhadi menukil Tribunnews, Kamis (10/6/2021).

Mantan anggota Komisi III DPR RI itu menilai, jika dilihat dari substansi persoalan, keputusan pimpinan KPK yang memberlakukan Tes Wawasan  Kebangsaan (TWK) susah tepat. Taufiqulhadi mengungkapkan, di KPK dahulu banyak orang-orang yang memiliki agenda pribadi.

Menurutnya, mereka mendorong para pegawai KPK untuk saling berhadapan dalam blok-blok tertentu. Adanya blok-blok tersebut membuat KPK dan pemimpin KPK tersandera.

“Melihat situasi itu, DPR meminta pimpinan KPK untuk membersihkan orang-orang yang punya agenda pribadi tersebut. TWK adalah cara yg terbaik untuk melihat dan mengujinya,” ujarnya.

“TWK itu untuk memastikan komitmen seseorang kepada ideologi bangsa ini. Lantas apa yang salah dengan cara pimpinan KPK ini hingga Komnas HAM perlu memanggil Firli? Kalau memang ada pelanggaran HAM berat yang dilakukan KPK, coba utarakan saja ke publik di mana beratnya. Publik akan menilai sendiri opini Komnas HAM tersebut,” lanjutnya.

Staf Khusus Menteri ATR/BPN itu kembali menegaskan, tak perlu memanggil pihak KPK di tengah atmosfer politik yang kurang baik. Dikatakannya, orang yang memiliki agenda pribadi itu akan memelintir langkah ini dan diarahkan menghancurkan moral KPK dan pimpinan KPK nanti.

“Itu tidak baik. Karena itu, saya mengimbau, Komnas HAM tidak perlu memanggil Firli lagi. Dan kalau dipanggil, Firli juga tidak perlu memenuhinya,” pungkasnya. [ind]

 

Berita Terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *