PKS Akan Tolak Omnibus Law RUU Cilaka, Jika Jaminan Produk Halal Dicabut  

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh main-main terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) apabila benar Omnibus Law.

Dia pun menegaskan pihaknya akan menolak dengan sangat keras bila ada poin akan mencabut kewajiban produk halal yang diatur oleh UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Baca juga:

“Sedangkan di Amerika Serikat, Jepang, Thailand yang mayoritasnya nonmuslim saja sangat menghormati hak konsumen muslim untuk mendapatkan produk halal,” kata Hidayat di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Diketahui, dalam draf RUU yang sudah beredar di masyarakat, disebutkan adanya ketentuan penutup yang mencabut sejumlah Pasal dalam UU JPH, yakni Pasal 4, Pasal 29, Pasal 42, dan Pasal 44.

Dimana, ketentuan-ketentuan tersebut mengatur, di antaranya, mengenai kewajiban sertifikat halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, dan permohonan sertifikat halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal beserta dokumen yang dipersyaratkan.

“Kami di DPR memang masih menunggu Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja secara resmi diserahkan oleh pemerintah, dan diharapkan agar Omnibus Law RUU Cilaka nanti tidak bermuatan ketentuan yang bertentangan dengan UU JPH,” ujarnya.

“Karena akan hanya hadirkan kegaduhan, dan kami Fraksi PKS akan perjuangkan maksimal aspirasi rakyat yang menolak RUU yang akan hapuskan kewajiban cantumkan sertifikasi halal itu,” tegas Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini.[asa]

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *