PKS dan Gerindra Cuek Soal Gugatan Mahasiswa Untar ke MK Terkait Cawagub DKI

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD DKI sebagai partai pengusung wakil gubernur DKI menghormati proses hukum terkait gugatan proses pemilihan wagub DKI ke Mahkamah Konstitusi.

“Tentu kami menghormati karena negara kita ini negara hukum, jadi semua proses hukum harus kita hormati,” ujar Penasehat Fraksi PKS, Abdurahman Suhaimi, Minggu (19/1/2020).

Bacaan Lainnya

Suhaimi belum bisa berkomentar banyak lantaran belum membaca isi gugatan tersebut. Namun kata dia, terkait pemilihan wakil gubernur yang memakan lama merupakan dinamika politik. Dan karena ada pergantian anggota dewan pada pertengahan tahun lalu.

Selain itu kata Suhaimi, DPRD juga langsung mengerjakan penyusunan APBD 2020. “Kita juga harus ingat, tahun kemarin anggota DPRD diganti,” ujarnya.

Suhaimi mengatakan bahwa proses pemilihan wakil gubernur saat ini di DPRD sejak PKS menyerahkan dua nama calon yaitu Akhmad Syaiku dan Agung Yulianto, yaitu dengan menggelar rapat pimpinan gabungan untuk mengesahkan tata tertib dan membentuk panitia pemilihan.

Suhaimi yang juga pimpinan DPRD DKI menyebutkan hingga saat ini belum ada tanda-tanda penambahan wakil gubernur akan dilanjutkan dalam waktu dekat. “Hingga kemarin belum ada dari pimpinan,” ujarnya.

Terkait gugatan proses pemilihan wakil gubernur DKI, Suhaimi menambahkan partainya menyerahkan sepenuhnya ke MK untuk menguji gugatan tersebut. “Biar diuji semuanya di MK,” ujarnya.

Senada, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Gerindra, Syarif menegaskan, tak ada pihak yang menghambat proses pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta.

Menurutnya, DPRD periode lalu sudah menepati janji menyerahkan kursi wagub ke PKS, hanya saja prosesnya tidak berjalan.

“Kalau dibilang menghambat saya enggak bisa komentar, yang menghambat siapa? DPRD? ya banyak dong berarti yang hambat bukan Gerindra aja,” kata Syarif.

Syarief pun optimis pembahasan wagub DKI Jakarta akan tuntas pada periode kali ini. Apalagi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah memilih 1 calon wagub, yakni Agung Yulianto.

“Kalau ada perubahan calon ya optimis tidak stuck lagi, dengan harapan baru satu PKS, satu Gerindra,” ucap Syarif.

Syarif berharap, wagub DKI pengganti Sandiaga Uno sudah ada pada Februari 2020 mendatang. Dia mengikuti jadwal pimpinan DPRD DKI untuk menggelar paripurna.

“Saya sih mengikuti pendapat Pak Ketua DPRD saja Pak Pras (Prasetyo), harapan Pak Pras kan awalnya akhir Januari atau awal Januari sudah bisa digelar paripurna, cuma karena ada kondisi banjir seperti ini, DKI fokus dulu penanganan pascabanjir, sehingga ada kemungkinan bergeser ke Februari,” tutupnya.

Sebelumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara atas nama Michael nengajukan permohonan ke MK terkait proses pemilihan Wakil Gubernur DKI yang diserahkan kepara partai pengusung.

Michael menilai proses tersebut memakan waktu lama hingga merugikan warga DKI. “Penunjukan wakil kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung terlalu lama,” tulis Michael dalam alasan permohonan gugatannya.

Michael menjelaskan wakil gubernur DKI telah kosong selama 1 tahun 8 bulan sejak ditinggal Sandiaga Uno pada 27 Agustus 2017. Dia menilai proses pemilihan Wagub DKI saat ini lebih lama dari sekadar pemilihan dengan cara Pemilu yang tidak sampai membutuhkan waktu 7 bulan. Maka Michael mengusulkan pemilihan wagub DKI yang masih kosong dengan Pemilu.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *