Pilkada

PKS Nilai Bawaslu Sumut Arogan dan Berlebihan

Tugas Bawaslu Sumut untuk menindaklanjuti pengaduan paslon, tim kampanye dan masyarakat. Bukan dalam posisi melarang orang beribadah, ceramah, berinfak dan zakat serta pelarangan lainnya selama ramadan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) angkat bicara terkait surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Utara soal penyampaian kesepakatan hasil rapat koordinasi terkait beberapa poin pelarangan kepada pasangan calon gubernur.

Surat itu menuai reaksi keras dari PKS sebagai pendukung Paslon Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (ERAMAS). Sekretaris DPW PKS Sumut Abdul Rahim Siregar, menilai keputusan Bawaslu Sumut terkesan arogan.

“Mencermati kebijakan Bawaslu ini terkesan arogan dan berlebihan. Yakni dengan mengeluarkan pernyataan yang bukan tugas Bawaslu dan sudah sangat jauh sekali masuk ke ranah agama serta mengusik suasana bulan ramadan,” kata Abdul, Sabtu (19/5).

Menurut dia, surat Bawaslu tersebut adalah sesuatu yang melebihi kewenangan yang diamanatkan undang-undang. Seharusnya, sambung Abdul Rahim, Bawaslu Sumut memiliki tugas utama untuk menindaklanjuti pengaduan paslon, tim kampanye dan masyarakat. Bukan dalam posisi melarang orang beribadah, ceramah, berinfak dan zakat serta pelarangan lainnya selama ramadan.

“Saya secara pribadi tersinggung atas keluarnya surat pelarangan tersebut, karena sudah memiliki jadwal ceramah selama Ramadhan ini. Tentunya hal yang sama dirasakan oleh para juru dakwah/ustadz, ormas-ormas Islam dan Ummat Islam keseluruhan,” imbuhnya.

DPW PKS meminta agar Bawaslu Sumut segera mencabut surat tersebut yang sangat menggangu ketenangan umat Islam di Sumatera Utara di bulan Ramadan ini.

PKS berharap Bawaslu RI bertindak cepat dan serius untuk meminta pertanggungjawaban Bawaslu Sumut terkait dengan dikeluarkannya surat sepihak tersebut, dan terindikasi kuat ada kepentingan di dalamnya.

“Dan Sumut tidak membutuhkan Bawaslu yang telah menciderai sistem demokrasi di Indonesia yang telah berani membenturkanya dengan ibadah agama Islam. Masih banyak lagi putra terbaik yang dapat menjalankan tugas-tugas Bawaslu yang lebih baik dan bermartabat. Ini harus menjadi catatan penting untuk Bawaslu Pusat,” tukasnya.

Sebelumnya, Bawaslu Sumut sudah memberikan klarifikasi terkait surat yang sempat beredar luas. Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan tidak menampik surat bernomor B-1601/K.Bawaslu-Prov.SU/P.M.00.01/05/2018 tanggal 16 Mei 2018 terkait aturan larangan bagi pasangan calon menyampaikan ucapan selamat ramadan, berbuka puasa dan lain-lain, dalam bentuk iklan di media. Bawaslu pun sudah mengeluarkan surat terbaru dengan beberapa perbaikan redaksi.

“Poin-poin yang ada dalam surat tersebut merupakan poin yang disepakati bersama dalam pertemuan rapat stakeholder di Hotel Tiara beberapa hari yang lalu. Pertemuan itu juga dihadiri oleh tim kampanye dari dua paslon,” katanya.

Syafrida menegaskan, Bawaslu Sumut sama sekali tidak pernah melarang umat untuk beribadah, mengucapkan selamat berbuka puasa, dan lainnya, asalkan tidak dalam bentuk iklan kampanye. “Begitu juga soal memberikan zakat. Itu dilarang kalau dilakukan dengan embel-embel kampanye. Kami mengimbau agar penyerahan zakat dilakukan ke lembaga resmi saja,” tandasnya.

Tags

Artikel Terkait

Close
Close