PKS & PDIP Tolak Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden Jadi Tiga Periode

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Rencana Amandemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hingga kini terus bergulir. Yang mengejutkan banyak pihak saat ini, terkait mencuatnya isu masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode. Sontak, hal itu menjadi bola panas yang menggelinding di elite partai politik dan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menolak wacana penambahan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode. Menurut anggota Komisi II DPR ini, batasan dua periode presiden itu adalah buah perjuangan berdarah-darah pada reformasi 1998 lalu.

Berita Lainnya

“Wacana penambahan masa jabatan presiden berbahaya. Pembatasan itu hasil reformasi yang berdarah-darah,” kata Mardani saat dikonfirmasi wartawan, Senin (25/11/2019).

Lebih lanjut, mantan Wakil Ketua Komisi II DPR ini mengingatkan, pembatasan masa jabatan presiden ditegakkan untuk mencegah kekuasaan yang absolut seperti zaman Orde Baru. “Jadi ide ini harus diwaspadai dan dicermati. Dengan oposisi yang ramping atau kecil ini, ide itu berbahaya,” tandas Mardani.

Hal senada juga diungkapkan oleh Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid. Kholid mengatakan wacana penambahan masa jabatan presiden itu jangan sampai terealisasi.

Kholid mengatakan, PKS akan tetap menjaga semangat reformasi dan mendukung adanya demokrasi. Ia berharap presiden dan wakilnya jangan sampai bisa dipilih terus-menerus hingga seumur hidup. “Wah jangan sampai diperpanjang gitu lho. Justru spirit reformasi adalah kita membatasi kekuasaan itu dua periode dan itu adalah semangat yang harus kita tetap jaga,” ungkap Kholid di Jakarta, Senin (25/11/2019).

“Kita akan menjaga semangat reformasi, pro dengan demokrasi. Jangan sampai bisa dipilih lagi, dipilih lagi bahkan sampai seumur hidup. Wah itu bahaya,” tandas Kholid.

Penolakan juga terlontar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), selaku partai pengusung utama Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya akan selalu sejalan dengan cita-cita reformasi yang mengatur masa jabatan presiden selama dua periode. “Ketentuan sekarang (dua periode masa jabatan presiden) masih ideal,” kata Hasto.

Dia menuturkan, bahwa amandemen UUD 1945 bagi partainya bersifat terbatas dan cuma berkaitan dengan haluan negara. Selain itu, dia berharap, soal penambahan periode jabatan presiden cuma usulan saja dan tidak dibahas secara substansif oleh MPR. “Di luar itu, tidak ada yang diusulkan oleh PDI Perjuangan,” tandas Hasto.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *