PKS Tuding Pemerintah Santuy Hadapi Covid-19, Lebih Sayang Buzzer Daripada Nyawa Warga

  • Whatsapp
Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsy

INDOPOLITIKA.COM – Semakin hari pasien positif terinfeksi virus corona atau Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Diketahui pada hari ini (Senin, 30 Maret 2020), sudah 1.414 orang yang terjangkit virus asal Wuhan, China tersebut dengan angka kematian sebanyak 122 orang, dan 75 orang yang dinyatakan sembuh setelah dilakukan dua kali pengecekan dan hasilnya negatif.

Berita burukya, kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Alhabsy, case fatality rate atau angka kematian rata-rata di Indonesia sangat tinggi di Asia, dan menempati urutan kedua setelah Italia.

Bacaan Lainnya

“Rasio kematian akibat corona di Indonesia saat ini adalah 8,8 persen. Bisa dikatakan angka ini adalah dua kali lipat rasio kematian secara global yakni 4,65 persen,” kata Habib Aboe di Jakarta, Selasa (31/3/2020).

Sayangnya, lanjut Habib Aboe Bakar sapaan Anggota Komisi III DPR itu, pemerintah sedari awal terlihat sangat santai mengatasi corona, bahkan dengan nada optimis dibilang virus ini tidak akan masuk Indonesia, dibilang pula akan sembuh sendiri, dan dibilang lagi tidak perlu pakai masker.

“Yang akhirnya, sikap santuy (santai) ini menimbulkan kebijakan yang amburadul, misalkan pemerintah lebih memilih membiayai buzzer dari pada mensupport tenaga medis, akibatnya 9 dokter meninggal dan 62 positif corona,” jelasnya.

Bahkan menurut penialaian Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu, pemerintah justru lebih memilih memberikan diskon pesawat dari pada melakukan lockdown, akibatnya penyebaran Covid-19 saat ini lebih masif. Sehingga sekarang, pemerintah mulai kewalahan, karena ribuan orang dari Jakarta mudik ke kampung.

“Sebagai anggota DPR yang memiliki hak budgeting, saya makin terhenyak ketika pemerintah mau membuka rekening donasi untuk menangani wabah corona ini. Langkah ini seolah menunjukkan bahwa kas negara lagi kosong. Padahal disisi lain, masih ada yang ngotot membangun Ibukota baru. Tentunya ini dapat menurunkan marwah kita sebagai parlemen, seolah kita tidak bisa menjalankan fungsi kita dalam hal budgeting,” ucapnya.

Apa yang dilakukan pemerintah selama ini, menurut Habib Aboe bakar, seolah nyawa rakyat dinomorduakan, karena penerintah lebih mementing proyek infrastruktur di Ibukota baru. Untuk itu, dirinya meminta DPR harus merespons ini dengan baik, jangan sampai rakyat melihat negara dikelola secara amatiran.

“Filsuf Yunani, Kuno Cicero menyampaikan ‘Salus Populi Suprema Lex Esto’ yang artinya Hukum Tertinggi adalah Keselamatan Rakyat. Hal ini sesuai dengan amanah konstitusi kita, bahwa keselamatan dan kemakmuran rakyat merupakan tujuan utama bernegara, seperti yang tertulis dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yang intinya Negara harus menjamin melindungi segenap bangsa Indonesia,” tegas dia.

Habib Aboebakar juga mengatakan, secara kelembagaan DPR perlu mengingatkan pemerintah untuk lebih serius dalam penanganan wabah Covid-19. DPR, lanjut dia, harus memerankan law as tool as social enginering, harus menggunakan hukum untuk mengatur masyarakat sebagai lini terdepan melawan corona.

“Adalah salah ketika kita menempatkan para medis sebagai lini terdepan dalam penanganan wabah ini. Karena mereka seharusnya berada pada lini paling belakang. Lini terdepan bukan tindakan medis, lini terdepan untuk melawan corona adalah pencegahan, disini adalah peran negara, disini ada peran pemerintah,” tegas Ketua DPP PKS Korda Kalimantan itu mengingatkan.

Habib Aboebakar juga mengatakan bahwa sebagai parlemen sudah semestinya membantu pemerintah untuk penangangan pandemi Covid-19, salah satunya menyisir anggaran yang kurang urgent untuk dialokasikan guna penanganan wabah corona ini.

“Kita dukung pemerintah untuk menyediakan anggaran yang cukup untuk penanganan wabah Covid-19 ini. Selain itu, kita dorong pemerintah untuk segera melaksanakan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, sehingga penanganan Covid 19 akan lebih sistematis dan terstruktur. Kita juga perlu mengingatkan pemerintah bahwa menangani wabah ini bukan seperti lari sprinter, namun seperti lari maraton yang membutuhkan nafas panjang,” pungkasnya.[asa]

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *