Internasional

PM Inggris Dukung Kemungkinan Hukuman Mati bagi ‘Beatles’

PM Inggris Theresa May. (Foto: AFP)

London: Perdana Menteri Inggris Theresa May mendukung keputusan Menteri Dalam Negeri Sajid Javid, yang tidak akan menghalangi Amerika Serikat (AS) jika Washington memutuskan mengeksekusi mati dua militan Islamic State (ISIS) bernama populer “Beatles.”

Ada kemungkinan keduanya dieksekusi mati jika diekstradisi ke AS atas kasus terorisme.

Namun Javid untuk tidak mencari jaminan dari AS ini memicu kegemparan di kalangan anggota parlemen Inggris.

Sejumlah anggota parlemen menuduh Javid telah melanggar sikap Inggris yang sejak lama menentang hukuman mati. Sementara kelompok Amnesty International menilai Javid telah “membuka pintu kecaman” terhadap dirinya sendiri.

Awalnya, PM May dilaporkan menolak keputusan dari Javid. Namun tidak lama berselang, juru bicara Downing Street menyebut PM May akhirnya menyetujui langkah Javid.

“Tujuan utama bagi kita semua dalam diskusi dengan AS adalah memastikan orang-orang ini (Beatles) menghadapi sisa hidup mereka di penjara. Itu juga yang diinginkan keluarga korban,” kata jubir tersebut.

“PM May mengetahui rencana ini, dan mendukung proses penanganan kasus ini,” tambah dia, seperti dikutip dari ITV, Selasa 24 Juli 2018.

Militan “Beatles” ISIS, Alexanda Kotey dan El Shafee Elsheikh, dikatakan telah menjadi anggota sel grup ekstremis itu di Suriah dan Irak.

Mereka bertanggung jawab atas pembunuhan sejumlah tahanan negara Barat, termasuk pekerja bantuan Inggris David Haines dan Alan Henning, serta wartawan AS James Foley dan Steven Sotloff.

Dijuluki dengan nama grup musik terkenal era 60-an karena aksen kental Inggris mereka, anggota “Beatles” juga diyakini termasuk Mohammed Emwazi — yang dikenal sebagai “Jihadi John” — yang tewas dalam serangan udara AS pada 2015, serta Aine Davis, yang telah dipenjara di Turki.

Inggris telah mencabut kewarganegaraan Kotey dan Elsheikh, usai keduanya ditangkap pada Januari. Penangkapan keduanya langsung memicu perselisihan mengenai apakah mereka harus dikembalikan ke Inggris atau menghadapi keadilan di yurisdiksi lain.

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close