Polarisasi dan Peran Partai Nasionalis

  • Whatsapp

Oleh: Saiful Mujani

Rasanya polarisasi warga akibat Pemilu 2019 ini amat dalam. Banyak yang cemas dengan masa depan negeri kita. Tapi polarisasi itu tidak efektif mengubah peta kekuatan politik nasional secara formal: Jokowi yang difitnah anti Islam masih menang, dengan suara lebih baik dibanding 2014.

Baca Juga:

Peta kekuatan partai juga tidak banyak berubah. Partai-partai nasionalis masih dominan dan berada di posisi atas: PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem dan Demokrat.

Apakah Gerindra tak lagi nasionalis? Rasanya masih bersemangat nasionalis. Secara formal setidaknya tak beda dengan partai-partai nasionalis lain. Bahkan PKB yang berbasis Islam NU, dalam polarisasi itu kental sejalan dengan partai-partai nasionalis juga.

Dikotomi nasionalis dan Islam dalam tradisi politik kita memang kurang ketat. Tapi partai nasionalis bisa diartikan secara baik sebagai sifat partai yang inklusif secara SARA. Mereka tidak punya agenda Islam eksklusif yang mendiskriminasi kalangan non-Muslim.

PAN pada dasarnya juga sama dengan partai nasionalis lain. Hanya saja elitenya sekarang banyak yang beretorika ekskusif terutama dalam kontestasi Pilpres. Hal ini misalnya bisa terlihat lebih jelas dalam perubahan retorika Amien Rais. Tapi dengan itu PAN juga tidak mengalami kemajuan secara politik elektoral.

PPP tradisinya lebih eksklusif untuk politik Islam. Dan dalam Pemilu kali ini, PPP merosot tajam, hampir saja hilang dari Senayan. Polarisasi itu tak membantu PPP.

PKS mungkin adalah partai yang paling eksklusif. Dalam sejarahnya, ketika amandemen UUD, PK (sebelum PKS) waktu itu ingin menghadirkan konsep Piagam Madinah untuk Indonesia. Tapi tidak didengar kekuatan mayoritas MPR.

Apakah polarisasi itu nguntungkan PKS? Tidak. Sebab PKS tak mampu menurunkan kekuatan nasionalis. Suaranya naik memang, tapi sebagian karena pendukung PPP turun. Jeruk makan jeruk.

Jadi, peta politik nasional kita pada dasarnya stabil. Kekuatan nasionalis atau pluralis masih dominan. Polarisasi itu sia-sia, hanya makan korban nyawa dan kerusakan harta benda. Bikin investor takut. Bikin ekonomi grogi. Politiknya sendiri masih ajeg. Setidaknya secara formal.

Namun demikian, polarisasi itu masih mencemaskan. Pengalaman sebelumnya, partai-partai nasionalis itu terlalu oportunis. Mereka tak ragu menerima agenda politik Islam seperti Perda syariah yang diskriminatif karena desakan gerakan Islamis dan takut kehilangan masa pemilih. Ini PR besar mereka.

Kalau partai nasionalis terlalu oportunis, mereka sebenarnya perusak Indonesia yang inklusif dan pluralis tanpa Indonesia punya partai-partai yang formal sebagai partai Islam. Karena itu ada alasan mengapa banyak orang cemas dengan Indonesia ke depan.

Kita tunggu apa langkah-langkah partai nasionalis itu untuk Indonesia ke depan: apakah memperkuat nasionalisme kita seperti ditegaskan dalam Konstitusi dan oleh founding fathers kita, atau indonesia semacam itu akan lanyap, menjadi seperti Aceh sekarang? Waktu yang akan menjawab.

Secara politikkultural kita sudah cukup kaya. Eksperimen politik Islam sedang jalan di Aceh. Eksperimen nasionalisme demokrasi yang inklusif juga sedang berjalan di kebanyakan wilayah lain. Tinggal nilai saja hasilnya, mana lebih baik. Lalu mau niru yang mana.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *