INDOPOLITIKA.COM – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri diangkat menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pengangkatan Mega itu menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

Banyak akademisi menyayangkan Keputusan Presiden Jokowi yang mengangkat Mega sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Para akademisi menilai, latar belakang Mega tidak cocok menduduki posisi tersebut.

Demikian disampaikan oleh Pengamat Politik, Jamiludin Ritonga. Menurutnya penilaian akademisi tersebut masuk akal. Karena latar belakang Mega memang tidak berkaitan dengan dunia sains. Selama ini Mega hanya dikenal sebagai politisi yang menjadi ketua umum partai dan sempat menjadi presiden menggantikan Gusdur yang saat itu diturunkan MPR melalui Sidang Istimewa.

“Patut disayangkan kenapa Mega mau menerima tawaran tersebut. Sebab, sebagai sosok yang pernah menjadi presiden, idealnya posisi tersebut bukanlah jabatan yang menarik buat mantan presiden,” terang Jamiludin kepada Indopolitika.com, Rabu (05/05).

Selain itu, menurutnya sulit membayangkan Mega dapat mengarahkan para ilmuwan yang menjadi peneliti dan penemu inovasi di BRIN. Selain memang memiliki kepakaran khusus yang mumpuni, mereka juga bekerja dalam kesenyapan. Sungguh ironis orang-orang sekaliber mereka diarahkan orang yang tak pernah berkiprah di dunia riset dan inovasi.

“Jadi, BRIN bukanlah dunia Mega. Karena itu, tak selayaknya ia menerima posisi strategis tersebut,” imbuhnya.

Lebih lanjut, menurutnya berikanlah posisi tersebut kepada ilmuwan indonesia yang tersebar di berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Mereka inilah yang berkompeten menduduki posisi tersebut.

“Mega sebaiknya cukup menjadi negarawan, seperti yang diperankan Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, dan Tri Sutrisno. Posisi ini jauh lebih terhormat daripada jabatan ketua Dewan Pengarah BRIN. Biarlah para ilmuwan membesarkan BRIN melalui hasil riset dan inovasinya untuk kebanggaan negeri tercinta,” pungkasnya.[dbm]

 

Cek berita dan artikel menarik lainnya di Google News Indopolitika.com