Polemik Revisi UU KPK Makin Panas, Jokowi Dituding Ingkar Janji

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.com – Persoalan Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menimbulkan pro dan kontra. Konflik makin memanas, saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengembalikan draf usulan RUU KPK ke DPR RI dan disahkannya lima pimpinan lembaga antirasuah yang baru.

Saat ini pun, Presiden Jokowi terus menjadi bully-an pihak-pihak tak bertanggung jawab karena dianggap ingkar dan ingin melemahkan KPK. Parahnya di salah satu media massa nasional, kepala negara Republik Indonesia itu digambarkan seperti tokoh kartun karena dianggap telah berbohong.

Baca Juga:

Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah pada dasarnya sedang bertarung dengan DPR dalam membahas Revisi UU KPK. “Saat ini pemerintah sedang bertarung, memperjuangkan substansi-substansi Revisi UU KPK yang diinisiasi oleh DPR, seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu,” kata Jokowi di Jakarta, kemarin.

Saat ini pemerintah dan DPR sedang membahas Revisi UU KPK dalam tempo yang sangat singkat. Badan Legislatif (Baleg) DPR mengajukan Revisi UU KPK pada 3 September 2019 sebagai usulan, dan berencana menyelesaikan Revisi UU tersebut pada Rapat Paripurna terakhir pada 24 September 2019.

“Mengenai Revisi UU KPK itu kan ada di DPR, marilah kita awasi bersama-sama, semuanya kita mengawasi semua agar KPK tetap pada posisi kuat dan terkuat dalam pemberantasan korupsi, tugas kita bersama,” pinta Jokowi.

Namun sayangnya pada bagian lain, Presiden Jokowi mengaku belum memiliki jadwal pasti untuk bertemu dengan pimpinan KPK. Dikabarkan sebelumnya, jika para pimpinan KPK ingin berbincang dengan Presiden Jokowi untuk membahas Revisi UU KPK. “Kalau sudah ada pengajuan ke mensesneg biasanya diatur di situ. Tanyakan ke mensesneg, kalau ada pengajuan itu diatur waktunya dengan acara yang ada di presiden,” tandas Jokowi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam atas serangan pribadi kepada Presiden Jokowi pada konflik UU KPK. “Kami mengkritik keras pihak yang menggunakan hal (penghinaan) tersebut sebagai upaya mendiskreditkan Presiden,” kata Hasto, Senin (16/9/2019).

Hasto mengaku sudah menahan diri, akhirnya berbicara soal polemik KPK, karena sudah ada pihak-pihak tertentu yang menyerang pribadi Presiden Jokowi. “Saya mendapat informasi soal adanya media massa tertentu yang secara kurang etis menampilkan karikatur bergambar Jokowi dan Pinokio. Dari aspek etika, hal ini tidak memenuhi ketentuan sopan-santun,” kata Hasto kesal.

Bagi PDIP, menurut dia, Presiden Jokowi telah bertindak tepat, termasuk soal Revisi UU KPK yang sebagian aturannya sudah tidak relevan. Menurut Hasto, melalui Revisi UU KPK maka nantinya tidak ada lagi proses penetapan tersangka kasus korupsi secara tergesa-gesa.

Ke depan, kata dia, tidak ada lagi penyadapan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. “Selama ini, penyadapan itu bisa dipakai karena kepentingan politik tertentu. Siapa yang bisa memastikan presiden tidak disadap? Siapa yang memastikan wakil presiden tidak disadap? Sampai sekarang ini tidak jelas,” tandas Hasto.

Di tempat terpisah, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu optimistis pembahasan Revisi UU KPK bisa selesai pada DPR periode ini, yang akan rampung pada 30 September 2019. “Nanti kalau kita bahas secara intensif bersama pemerintah ya bisa selesai periode ini. Pimpinan KPK yang baru nanti bisa bekerja berdasarkan UU KPK yang baru,” ujar Masinton di Gedung DPR, Senayan, kemarin.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membantah isu yang mengatakan Revisi UU KPK muncul begitu saja. “Usulan Revisi UU KPK itu sudah sejak tahun 2010, sudah dimasukkan,” kata Fahri.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *