Polisi tetap Bersiaga di Papua Hingga Desember

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Polri berencana bersiaga di provinsi Papua dan Papua Barat hingga Desember nanti. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan saat perayaan perjuangan masyarakat Papua atas Belanda yang diperingati setiap tanggal 1 Desember.

“Ada inisiatif mereka, pada 1 Desember ada kegiatan apa? Itu kami mitigasi secara maksimal,” ucap Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (12/9).

Baca Juga:

Ia menegaskan pendekatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu vital. Ancaman berupa demonstrasi massa Dedi anggap sudah menurun, tapi pihaknya akan mendalami hal lain. “(Seperti) isu kelompok bersenjata akan turun, akan menyerang masyarakat, mengintimidasi. Itu akan diantisipasi secara maksimal,” tambah Dedi.

Momen bersejarah pada 1961 untuk kali pertama Parlemen Papua Barat, di bawah administrasi Belanda, mengibarkan bendera Bintang Kejora, simbol pengakuan status berdirinya negara Papua Barat.

Sejak itu bendera Bintang Kejora dikibarkan di seluruh wilayah Papua Barat berdampingan dengan Bendera Belanda, hingga Belanda menyerahkan otoritas administrasi Papua Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) pada 1 Oktober 1962, lalu ke pemerintah Indonesia pada 1 Mei 1963.

UNTEA adalah mekanisme internasional yang melibatkan PBB untuk menyiapkan satu jajak pendapat apakah rakyat Papua memilih memisahkan diri atau integrasi dengan Indonesia.

Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) melalui jajak pendapat ini menghasilkan keputusan rakyat Papua terintegrasi dengan Indonesia. Maka sejak saat itu, administrasi Papua dikendalikan oleh pemerintah Indonesia, pengibaran bendera Bintang Kejora dinilai sebagai tindakan makar sehingga berujung pada tindakan kekerasan dan penangkapan.

Sementara itu, Menkopolhukam Wiranto mengklaim 6.500 personel gabungan TNI dan Polri di Papua dan Papua Barat, merupakan jumlah kecil dari 850 ribu keseluruhan pasukan di Indonesia.

“(Jumlah personel gabungan) yang ada di sana sekitar 6.500 orang, tidak sampai satu persen. Kecil,” kata dia di kantor Kemenko Polhukam, Senin (9/9/2019). Maka ia berpendapat publik jangan membingkai keberadaan aparat di sana untuk menggeruduk dan menakutkan masyarakat Papua dan Papua Barat.

Bahkan isu menakuti rakyat di sana merupakan hal hoaks, serta eksistensi aparat di sana bertugas untuk melindungi masyarakat dan objek vital daerah agar tidak menjadi sasaran amuk massa. “Selain itu kehadiran mereka juga diinstruksikan untuk persuasif, edukatif, kompromi ajak masyarakat untuk tidak berdemo. Mengajak pendatang maupun masyarakat asli berdampingan seperti biasa,” ucap Wiranto.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *