Politik Identitas dan Kandidasi Pilpres 2024

  • Whatsapp
Achmad Fachrudin, Keluarga Besar Mantan Anggota KPU Jakarta Selatan

Peta kandidasi pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden  (Pilpres) 2024 dapat disigi melalui sejumlah hasil survei. Antara lain oleh Lembaga Charta Politika yang menghasilkan sosok-sosok public figure seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto bertengger di posisi elektabilitas tiga tertinggi. Survei ini dilakukan pada 12-20 Juli 2021 dengan melibatkan 1.200 responden dari berbagai daerah di Indonesia menggunakan metode wawancara tatap muka. Kriteria responden ialah mereka yang telah berusia di atas 17 tahun.

Hasil sama berdasarkan  survei yang dilakukan pada periode awal Agustus sampai pekan ketiga bulan kemerdekaan ini yang dilakukan tiga survei politik terkait Pilpres 2024. Lembaga-lembaga survei itu adalah Charta Politika, New Indonesia Research & Consulting, Indonesia Political Opinion (IPO), dan berbagai lembaga survei lainnya dengan berbagai varian metodologi dan tujuannya.

Berita Lainnya

Hasil survei ketiga lembaga tersebut secara konsisten memunculkan sejumlah nama yang sama di enam besarnya. Nama-nama yang kerap muncul di enam besar hasil survei antara lain Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), Prabowo Subianto (Menhan), Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta), Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Tengah), Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), dan Agus Harimurti Yudhoyono atau Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY (Ketua Umum Partai Demokrat).

Nama-nama lain yang  ikut mencuat seperti Erick Thohir (Menteri BUMN), Tri Rismaharini (Mensos), Airlangga Hartarto (Ketua Umum Golkar), dan Puan Maharani (Ketua DPR). Survei selama Agustus ini pun diselingi fenomena sejumlah elite politik yang secara ekspansif dan masif memasang baliho wajahnya di berbagai wilayah di Tanah Air.

Sementara survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia (IPI) mencatat peningkatan tingkat keterpilihan atau elektabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai calon presiden Pilpres 2024. Elektabilitas Prabowo 19,3 persen pada April lalu lalu meningkat sekitar 7 persen dalam empat bulan hingga menempati peringkat tertinggi 26,2 persen disusul Ganjar Pranowo 20,8 persen. Hal ini diungkapkan Direktur Eksekutif  IPI Burhanuddin Muhtadi, Rabu (25/8/2021).

Dengan menggunakan analisis dari Pengamat politik Ujang Komarudin yang membagi kandidasi ke dalam beberapa klaster, yakni: klaster Ketua Umum Partai, klaster Menteri, klaster Kepala Daerah, klaster pengusaha, dan klaster ulama, dari klaster manapun kandidat tersebut muncul akan berpotensi menimbulkan dinamika dan konflik, termasuk konflik identitas.  Meskipun yang paling langsung bersinggungan atau bahkan berbenturan dengan politik identitas adalah ketika kandidat tersebut muncul dari klaster ulama.

Sebab dengan munculnya kandidat dari ulama, publik akan langsung berasosiasi dengan kepentingan agama Islam. Tetapi harap segera dicatat, politik identitas bukan hanya ihwal agama, melainkan juga bahasa, etnis, aliran, dan sebagainya. Dengan merujuk pada pengalaman Pemilu 2019, hampir semua parpol, kandidat dan tim kampanye/tim sukses menggunakan pendekatan politik identitas dalam meraih dukungan dan memenangkan kontestasi.

Puan dan Ganjar

PDI Perjuangan dapat dikatakan sebagai parpol yang juga memainkan politik identitas dalam proses kandidasi jelang Pilpres 2024. Hal ini disebabkan karena unsur primordialisme, nepotisme atau dinasti menjadi bahan pertimbangan dalam kandidasi. Contohnya pada kasus Ketua DPR Puan Maharani yang sangat dijagokan untuk maju menjadi Capres atau Cawapres. Pada fase penjaringan opini publik saat ini, Puan belum mampu menduduki peringkat teratas survei.  Sebaliknya Gubernur Jawa Tengah yang juga politisi dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, menduduki peringkat tinggi di sejumlah lembaga survei.

Melangitnya rating Ganjar di sejumlah lembaga survei memicu pro kontra dan riak-riak konflik internal dalam tubuh PDI Perjuangan. Salah satunya dibuktikan dengan tidak diundangnya Ganjar pada acara PDI Perjuangan yang dihadiri Puan Maharani dan seluruh kepala daerah yang merupakan kader di Jawa Tengah, daerah pemilihan dan kekuasaan Ganjar. Apa salah Ganjar sampai tidak diundang? Media online detik.com,  Kamis 24 Mei 2021 mengulasnya panjang  lebar karena antara Ganjar sudah melakukan kekeliruan oleh sejumlah tokoh teras PDI Perjuangan.

Kasus Ganjar dan Puan sangat pekat dengan isu politik dinasti yang merupakan varian lain dari politik identitas. Dalam kaitan ini, Puan lebih diskenariokan dan dijagokan bakal menjadi Capres karena Puan adalah putri sang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri atau trah mantan Presiden RI Soekarno. Manakala bukan karena ada unsur politik dinasti, tentu PDI Perjuangan tidak sengotot itu dalam memperjuangkan Puan sebagai Capres dan ‘mendiskreditkan’ Ganjar.

Politik identitas gaya PDI Perjuangan tersebut bisa memancing munculnya politik identitas tandingan, baik dari internal PDI Perjuangan maupun eksternal.  Dari internal bisa saja para pendukung fanatik Ganjar akan melakukan perlawanan terhadap hegemoni dan intervensi elit utama PDI Perjuangan. Lalu melakukan berbagai manuver dan tekanan politik agar PDI Perjuangan tetap mencapreskan atau menwapareskan Ganjar  dengan alasan tingkat popularitas dan elektabilitasnya tinggi di kalangan lembaga survei.

Jika parpol berlambang banteng bermoncong putih tersebut tetap tidak mau mencalonkan Ganjar di posisi RI-1 atau RI-2, bukan tidak mungkin Ganjar dan para pendukungnya akan bereaksi dengan mendekati atau didekati parpol lain. Pendek kata  yang penting Ganjar dapat dimajukan menjadi Capres atau Cawapres  dengan alasan Ganjar merupakan Capres dengan rating tertinggi hasil riset lembaga survei dan berpeluang menang di Pilpres 2024.

Politik PDI Perjuangan yang tidak bisa dilepaskan dari politik identitas ditunjukan pula dengan sikapnya yang emoh  berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atau Partai Demokrat.  Alasannya, kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, terdapat perbedaan ideologi, DNA  dan platform partai dan cita-cita yang diperjuangkan dengan PKS dan Partai Demokrat. Sebaliknya Hasto tidak menapik keharmonisan Ketua Umum PDI Perjuangan  Megawati dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo. Kedekatan hubungan keduanya disebabkan faktor kesamaan ideologi dan kedekatan kultural serta organisasi basis massa.

Ilmuwan dan peneliti politik Herbert Feit atau Daniel Dhakidae membagi aliran politik Indonesia ke dalam berbagai aliran dengan dua aliran besarnya berporos pada nasionalis sekuler dan nasionalis relijius khususnya Islam. Dikaitkan dengan hasil survei sejumlah lembaga survei, nama-nama Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Prabowo Subianto atau Puan Maharani, bisa dikelompokkan ke dalam golongan nasionalis sekuler. Sedangkan satunya lagi kelompok nasionalisme relijius diwakili oleh Anies Baswedan.

PKS, PKB dan Lain-lain

Entah untuk mengimbangi trend menguatnya kandidasi dari golongan nasionalis sekuler, muncul wacana memasangkan Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Wacana tersebut menurut Presiden PKS Ahmad Syaikhu merupakan sebuah keniscayaan. PKS sendiri, sebagaimana dikutip Antara, Kamis (16/9), terus menjalin atau membangun komunikasi dengan sejumlah pihak sebelum menentukan pilihan ke depannya.

Munculnya nama Anies pada peta kandidasi di Pilpres  dari kubu PKS, tidak terlalu mengejutkan. Sebab, pada Pilkada DKI 2017, PKS bersama Partai Gerindra dan parpol lainnya mengusung Anies sebagai Cagub DKI dan akhirnya mampu memenangkan Pilkada DKI 2017. Jadi, dukungan PKS ke Anies merupakan kelanjutan saja dari sikap politik PKS terhadap Anies sebelumnya

Pun demikian dukungan terhadap Sandiaga, karena PKS bersama dengan Partai Gerindra dan lainnya mendukung Capres Prabowo dan Cawapres Sandiaga di Pilpres 2019. Lebih dari itu secara ideologis, PKS juga dikenal berdekatan dengan Anies. Selain karena PKS sendiri secara historis merupakan partai yang lahir dari gerakan Tarbiyah yang kemudian bermutasi menjadi partai politik. Sementara visi, misi serta  program PKS sangat dipengaruhi nilai-nilai Islam. Sekalipun Islamnya PKS terkadang dibedakan dengan mazhab atau aliran Islam mainstream.

Parpol lain yang juga berpeluang memainkan kartu politik identitas secara terang benderang  adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan perbedaannya paling dalam bentuk kemasannya. Pada Pilpres 2019 jelas dan tegas PKB mengusung  KH. Ma’ruf Amien sebagai Cawapres mendampingi Capres Jokowi dengan argumen KH. Ma’ruf adalah seorang ulama dan tokoh NU. Hasilnya sangat tokcer dan moncer. Capres Jokowi dan Cawapres KH. Ma’ruf memenangkan Pilpres 2019. Pola atau strategi serupa diperkirakan akan coba diulangi dan dimainkan oleh elit PKB saat Pilpres 2024.

Persoalan yang menggelitik adalah siapa figur Capres atau Cawapres di Pilpres 2024? Apakah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau figur lain dengan ketokohan dan kharisma seperti KH. Ma’ruf Amien? Terlepas dari teka teki yang  masih sulit ditebak atau diprediksi sekarang ini, pastinya PKB tetap akan memainkan isu atau kartu politik identitas. Jangan lupa, sejauh ini PKB dikenal parpol yang paling akrobatik dalam melakukan manuver politik. Jamiyah dan massa NU sangat memiliki nilai jual tinggi dalam proses kandidasi di Pilpres 2024. Karena memang itulah yang menjadi captive market NU, selain tentu saja modal-modal politik dan sosial lainnya.

PPP, dan Gerindra

Sebenarnya platform PPP, mirip dengan PKB. Bahkan PPP, bisa mengklaim lebih luas dan lebih jauh dari PKB atau PAN. Karena kehadiran PPP merupakan hasil fusi dari semua partai politik berbasis Islam, yakni: Partai Nahdhatul Ulama (NU), Partai Muslim Indonesia (Parmusi), Persatuan Tarbiyah Islam (Perti)  dan Partai Serikat Islam Indonesia (PSII)  pada 5 Januari  1973.

Bagi PPP, memainkan politik identitas khususnya dalam kandidasi di Pilpres 2024 merupakan suatu keniscayaan jika parpol ini masih ingin tetap eksis dan ada wakilnya di parlemen (DPR). Namun karena partai bertanda gambar Ka’bah tersebut kini menjadi partai papan bawah dan nyaris kehilangan jati diri, mengakibatkan PPP cendrung memilih posisi depensif dan subordinasi daripada berani mengekspressikan jati diri dan pilihan politiknya secara mandiri dan independen.

Akibatnya bagi PPP, memainkan politik identitas atau tidak memainkan politik identitas, seperti tidak terlalu penting karena sulit dicari rasionalitas, argumentasi dan justifikasinya. Tidak seperti PKB yang justeru berani memainkan politik identitas di Pilpres 2019. Kemudian  menangguk keuntungan politik atau coattail effect yang tidak kecil dari pilihan politknya dengan mengusung duet Jokowi-KH. Ma’ruf.

Beberapa problem krusial dari PPP saat ini antara lain karena ideologi dan platform partai belum menjadi unsur perekat berpartai yang solid; inferioritas elit politknya yang mungkin saja akibat kursinya di DPR yang terus tergerus; begitu mudahnya partai terkoptasi dengan kekuasaan;  lemahnya komunikasi dan koordinasi jajaran Pimpinan Pusat dengan Pimpinan Wilayah dan Cabang.

Parpol lain yang diperkirakan sulit memainkan dan memanfaatkan politik identitas untuk kepentingan kandidasi di Pilpres 2024 tak lain adalah Partai Gerindra. Hal ini terutama dilatari dua sebab. Pertama, masuknya Prabowo ke dalam kabinet Presiden Jokowi jilid dua. Kedua, tidak jelasnya sikap Partai Gerindra terhadap nasib yang mendera sejumlah kelompok dan aktivis Islam. Termasuk terhadap organisasi Front Pembela Islam (FPI) yang sudah dilarang oleh pemerintah, serta Ketua Umum FPI Habib Rizieq Shihab (HRS)  yang ditahan karena kasus kerumunan massa di era pandemi Covid-19.  Padahal kelompok dan aktivis Islam tersebut semasa Pilpres 2019 diidentifikasi ke dalam pendukung Capres Prabowo.

Golkar, Nasdem dan Partai Demokrat

Bagaimana dengan Partai Golkar, Partai Nasdem atau Partai Demokrat? Apakah akan memainkan politik identitas dalam proses kandidasi di Pilpres 2024? Partai Golkar akan konsisten dengan pakem politiknya  yang berusaha menjadi partai modern, rasional namun sekaligus pragmatis serta oportunis. Saat ini Golkar memasang target tinggi dengan mendesain Ketua Umumnya Airlangga Hartarto menjadi Capres. Tetapi Golkar bisa saja merubah target politiknya dari Capres ke Cawapres atau bahkan hanya sekadar menjadi parpol subordinatif. Tergantung kalkulasi politik dan pendulum empirik kekinian.

Dalam kontek memainkan  isu politik identitas dalam kandidasi, Partai Golkar diperkirakan  akan mampu mensiasatinya. Bahkan mungkin akan tetap menjadi parpol yang selalu mampu memperoleh keuntungan politik: siapapun pemenang Pilpres atau regim politik yang berkuasa.  Ini antara lain karena Golkar berpengalaman di birokrasi dan terbiasa serta lama berkuasa di pemerintahan. Dengan tradisi kekuasaannya tersebut, Golkar menjadi salah satu parpol yang dikenal amat jarang memilih jalan oposisi.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) suatu kali sempat sesumbar jika Jokowi-Jusuf Kalla (JK)  dilantik menjadi presiden dan wapres, Golkar berada di pemerintahan. Itu dikatakan Ical kepada wartawan di Elite Club Epicentrum, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (12/8/2014). Faktanya, sejak Orde Baru hingga era reformasi, Golkar tetap memilih di dalam pemerintahan.  Di masa JK sebagai Wapres, empat orang menteri berasal dari partai bertanda pohon beringin, yakni: Fahmi Idris, Muhammad Andi Mattalatta, Rachmat Witoelar dan Paskah Suzetta. Bahkan Ical sendiri sempat (2004) menjadi Menko Bidang Ekonomi dan Perdagangan.

Tidak jauh beda dengan Partai Golkar adalah Partai Demokrat. Keduanya lebih dibedakan dari posisi politik yang dipilihnya. Dengan Golkar berada di dalam pemerintahan, sedangkan Partai Demokrat berada di luar pemerintahan.  Partai Demokrat berada di luar pemerintahan bukan sekadar kemauannya sendiri, melainkan juga mungkin karena deal politicnya dengan penguasa  tidak tercapai titik temu. Akhirnya parpol bertanda gambar Mercy ini memilih jalan di luar kekuasaan dan mengklaim dirinya lebih memilih berkoalisi dengan rakyat demi menyelamatkan demokrasi.

Sebagai parpol berhaluan nasionalis relijus  dan memainkan aktualisasi politiknya secara fleksible dan dinamis, dalam kontek isu politik identitas, Partai Demokrat tampaknya cenderung mengambil posisi kritis-konstruktif dan cenderung pragmatis. Yang penting menguntungkan partai, konstituen, dan mungkin juga bagi bangsa dan negara.

Hal yang kurang serupa juga akan dimainkan oleh  Partai Nasdem. Partai di bawah pimpinan Surya Paloh ini bisa saja mengusung kandidat yang  berlebel nasionalis, tetapi bisa juga mengusung Anies Baswedan yang acapkali dilebelkan dari golongann Islam. Pendekatan kearah tersebut sudah sering diwacanakan ke publik. Hal ini diperkuat dengan pandangan  analis politik Pangi Syarwi Chaniago yang memprediksi pujian Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh (SP) kepada Anies sama saja sedang membuka peluang mengusung Anies sebagai kandidat calon pemimpin di masa depan.

Pangi mendasari pandangannya melihat track record SP selama ini. Pemilik Media Group itu dinilai piawai membaca dan melihat potensi seorang tokoh. Tidak jarang SP duluan memberi dukungan, memberi restu ketika melihat kans seorang tokoh pemimpin. Pernyataan senada diungkapkan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun yang memprediksi PKS dan Nasdem bakal menjadi partai yang paling berpotensi mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai kandidat calon Presiden 2024. Terlebih Anies menjadi salah satu nama teratas calon Presiden bersama Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga survei nasional.

Duet Anies-Ganjar

Ini bukan semata soal peluang menang atau kalah di Pilpres 2024. Tetapi sebagai ikhtiar  mengelola politik identitas agar tetap smooth dan tidak menimbulkan ekses destruktif. Caranya dengan mengeksperimenkan atau tepatnya ‘mengawinkan’ Capres dan Cawapres dari kubu nasionalis dengan kubu Islamis.  Jika mengacu kepada peringkat rating dari sejumlah lembaga survei adalah dengan menduetkan Anies-Ganjar atau Ganjar-Anies.

Tentang parpol pengusungnya, sepenuhnya menjadi domain parpol atau gabungan parpol yang memenuhi suara 20 persen dari total suara hasil Pemilu Legislatif 2019. Yang tidak mudah adalah menggiring agar parpol atau gabungan parpol bersedia mengusung duet maut tersebut. Sebab pada umumnya parpol akan lebih mengedepankan kepentingan diri dan kelompoknya daripada kepentingan yang lebih besar.

Presedennya sebenarnya sudah ada, yakni: duet Jokowi-KH. Ma’ruf yang merupakan representasi golongan nasionalis dengan Islam di Pilpes 2019.  Saat itu,  politik identitas sangat dimanfaatkan dan berhasil dikelola dan dijinakkan. Kalaupun terjadi konflik, polarisasi atau pembilahan di masyarakat,  bukan karena politik identitas, melainkan lebih pada faktor-faktor non politik identitas.

Proses kandidasi saat ini masih sangat embrional, dan hampir dipastikan akan mengalami dinamika yang di dalamnya bisa terjadi penguatan atau sebaliknya, terjadi pengeroposan. Bahkan kemungkinan akan terjadi turbulensi politik. Tetapi satu hal yang agaknya pasti adalah politik identitas tetap akan menjadi wacana atau isu dan sekaligus pertimbangan dalam proses kandidasi di Pilpres 2024. Hal ini disebabkan politik identitas sudah build in atau inheren dalam sejarah dan budaya demokrasi dan pertumbuhan nation state di Indonesia.

Oleh karena itu sikap yang paling realitistik dan rasional adalah bagaimana berikhtiar mendesain politik identitas secara komprehensif berbasis pada konstruksi hukum yang jelas, termasuk dalam peraturan perundangan Pemilu Serentak 2024.  Disertai dengan pengelolaannya  yang modern, profesional, rasional dan proporsional  oleh semua pemangku kepentingan Pemilu/Pilkada agar memberikan kontribusi positif dalam pembangunan dan penguatan demokrasi di Indonesia. [rif]
(Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulisnya).

Penulis: Achmad Fachrudin
(Keluarga Besar Mantan Anggota KPU Jakarta Selatan)

Berita terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *