JAKARTA – Dalam sebuah demokrasi, identitas harus ditanggalkan, karena demokrasi menganut prinsip egaliter atau kesetaraan. Janganlah ada pihak-pihak tertentu yang merasa dirinya paling benar, paling suci, dan paling-paling lainnya. “Hal seperti itu justru akan merusak jalannya demokrasi,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Senin, 4 Juni 2018.
Pernyataan itu disampaikan Moeldoko dalam wawancara eksklusif dengan Radio Elshinta, pagi ini di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Bersama host Suwiryo, perbincangan sekitar 30 menit ini mengambil tema besar ‘Menyikapi situasi politik dan penanggulangan terorisme’.
Pada awal dialog, Panglima TNI 2013-2015 itu memaparkan, saat ini kita berada pada sebuah proses demokrasi di mana keterlibatan dan partisipasi masyarakat secara langsung sangat terasa. Untuk itu, Moeldoko menekankan bahwa demokrasi harus dipandu dengan konstitusi, jika tidak akan menuju ke tindakan-tindakan anarkis.
“Saya sering merujuk hal ini pada Patung Liberty yang menjadi ikon demokrasi Amerika Serikat. Lihat patung itu, tangan kanannnya membawa obor yang menandakan kebebasan, sementara tapi tangan kirinya menggenggam erat konstitusi yang dilesakkan dekat di dalam hati,” kata Moeldoko.
Kepala Staf Kepresidenan menegaskan, bangsa Indonesia yang dikenal ramah, baik dan santun, harus mengembalikan jati dirinya. “Ada tiga hal yang sangat susah bagi masyarakat kita saat ini: minta maaf, minta tolong, dan mengucapkan terimakasih,” katanya.
Moeldoko pun mengajak agar identitas Indonesia sebagai bangsa yang ramah-tamah harus diwujudkan. “Jangan kalah dengan masyarakat di luar negeri. Mereka justru dikenal amat respek, terutama pada perempuan dan anak-anak,” ungkapnya.
Terkait insiden penangkapan tindak terorisme yang terjadi di sebuah perguruan tinggi di Riau, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa rektor seyogyanya memonitor mahasiswanya, agar tidak terpengaruh ideologi radikal.
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki peradaban yang semakin tinggi. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki ideologi,”, kata Panglima TNI 2013-2015.
Selanjutnya, Moeldoko menjelaskan bahwa masyarakat menghendaki kehidupan yang aman dan damai, maka untuk menjawab tantangan tersebut semua instrumen keamanan dikerahkan semaksimal mungkin agar negara hadir ditengah-tengah masyarakat.
Kepala Staf Kepresidenan menjelaskan, saat ini KSP memiliki program KSP mendengar, jadi seluruh program yang berkaitan dengan akan langsung dengan masyarakat disampaikan Moeldoko kepada Presiden.
Menurut Panglima TNI 2013-2015 untuk terciptanya sebuah persatuan, harus ada trust atau kepercayaan yang dibangun dengan baik, serta respect atau menghargai, menghormati sebagai sebuah bangsa yang bermartabat.
Terkait ujaran kebencian atau hoaks yang marak memenuhi media sosial, Moeldoko menjelaskan bahwa semua pihak harus bijaksana serta harus menempatkan kebenaran diatas segalanya.
Untuk proyeksi dimasa mendatang, Moeldoko menjelaskan KSP bertugas untuk mengolah isu-isu strategis, melakukan tugas komunikasi politik, serta memonitor dan mengevaluasi program prioritas pemerintah, khususnya melakukan bottleneck terhadap program yang berjalan tidak semestinya.
Lebih jauh lagi, Moeldoko menjelaskan bahwa KSP adalah salah satu lembaga yang bertugas untuk membantu presiden untuk menjalankan kinerjanya secara efektif efisien. KSP aktif memberikan informasi karena salah satu tugasnya yaitu melakukan komunikasi politik dengan menghubungkan antara kebijakan pemerintah dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, suara masyarakat, uneg-uneg masyrakat sehingga akan muncul kebijakan baru yang lebih baik lagi untuk menjawab keinginan masyarakat.
Moeldoko sependapat bahwa dunia media sosial harus dikelola sebijaksana mungkin. “Media sosial harus menjadi suatu titik awal persatuan, justru agama dan ideologi bisa saling memperkuat, jangan saling menghujat,” tegasnya.
Menurut Kepala Staf Kepresidenan, saat ini respon masyarakat kepada Presiden Jokowi begitu baik, karena Presiden Jokowi begitu humble turun ke lapangan, sehinggga ibu-ibu dan anak-anak muda begitu antusias menyambutnya. Jika ada upaya membelokan informasi, Moeldoko yakin bahwa hal tersebut akan mendapat pertentangan dari masyarakat.
“Kita harus bisa menjadi bangsa yang besar. Tantangan kita kedepan semakin berat, ancaman semakin nyata, hanya dengan persatuan dan kesatuan kita dapat melewatinya dengan lebih ringan,” kata Moeldoko yang sejalan dengan pesan Presiden Jokowi ketika berpidato di tengah-tengah masyarakat.
Terkait relawan, Moeldoko memaparkan bahwa relawan memiliki kemandirian, untuk membela junjungannya adalah sesuatu yang wajar, namun KSP tidak memiliki tugas untuk mengkoordinir relawan.
Menutup wawancara dengan Elshinta, Kepala Staf Kepresidenan berpesan bahwa, media sosial harus kita sikapi secara bijaksana agar tidak ada saling melukai namun saling menghormati dan percaya, karena upaya Presiden selalu menuju kebaikan.
“Pemerintah sungguh-sungguh membawa masyarakat lebih sejahtera, terlihat dari pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. serta menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang semakin dihormati oleh dunia internasional,” pungkas Moeldoko sekaligus menutup perbincangan.
