Berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), setidaknya terdapat 48 calon anggota legislatif 2014-2019 terpilih yang tersangkut perkara korupsi yang tersebar di 26 DPR/DPRD di seluruh Indonesia.
INDOPOLITIKA.COM - Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang bergerak cepat menyongsong ...
Berita Terkini
Kategori: Politik
Jero Wacik, Herdian Koosnandi, Idham Samawi, dan Marten Apuy Diminta Tidak Dilantik Jadi DPR RI
“Masuknya koruptor sebagai anggota legislatif periode baru, akan semakin menguatkan ketidakpercayaan rakyat atas parlemen,” ujar Koordinator ICW Ade Irawan
Artidjo Alkostar Sebut Lutfi Hasan Ishaaq Lakukan Korupsi Politik
Perbuatan ini, kata Artidjo, adalah kejahatan serius atau serious crime
Kabinet Jokowi Diisi 34 Menteri, 16 Diantaranya dijabat Oleh Kader Partai Politik
Sementara itu untuk 18 menteri dari kalangan profesional nonparpol, Jokowi mengatakan diantaranya akan mengisi Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM.
Masih Merasa Ketua Umum PPP, Suryadahrma Ali Berikan Surat Klarifikasi kepada Menteri Hukum dan HAM
Surat tertanggal 14 September 2014 dengan nomor 1363/EXT/DPP/IX/2014 yang ditandatangani oleh Suryadharma Ali dan Sekjen PPP, Syaifullah Tamliha adalah untuk meminta pengurusan baru DPP PPP 2011-2015 agar disahkan.
Aksi Penolakan Setya Novanto Jadi Ketua DPR Bergulir Kian Deras
Pengamat media dari Indexpolitica Denny Charter menilai isu calon Ketua DPR periode 2014-2019 menjadi tajuk …
Aburizal Bakrie Bersikukuh Dukung RUU Pilkada
Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) menegaskan partainya tetap mendukung Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala …
Jusuf Kalla Ingatkan Ahok, Boleh Tegas Asal Tidak Kasar
JK memberikan saran kepada Ahok agar dalam menjalani tugas sebagai pemimpin bisa lebih mengontrol dirinya sendiri dan tidak memilih mengucapkan kata-kata kasar.
BPK Harus Independen dan Bersih dari Kepentingan Politik
Andi Syafrani berharap agar lembaga wakil rakyat itu bisa menjaga independensi dan profesionalitas serta kemandirian BPK sebagai lembaga negara yang sangat penting dalam pengurusan keuangan negara.
Berbeda dengan PAN, Walikota Bogor Bima Arya Tolak Pilkada Oleh DPRD
“Saya mendukung teman-teman bupati, wali kota se-Indonesia berkumpul untuk memperjuangkan hak-hak warga untuk berpartisipasi di politik karena ini kita butuhkan,” kata Bima Arya yang juga politisi Partai Amanat Nasional itu
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
