“Saya mendukung teman-teman bupati, wali kota se-Indonesia berkumpul untuk memperjuangkan hak-hak warga untuk berpartisipasi di politik karena ini kita butuhkan,” kata Bima Arya yang juga politisi Partai Amanat Nasional itu
Kategori: Pilkada
Walikota Bandung Ridwan Kamil Tolak Pilkada Oleh DPRD
“scr resmi saya menyatakan MENDUKUNG pilkada langsung ol rakyat. UUD 1945 nyatakan “Kedaulatan ada di tangan rakyat,” tulis Walikota Bandung Ridwan Kamil dalam akun twitternya @ridwankamil
DPRD Tidak Mempunyai Kewenangan Untuk Memilih Kepala Daerah
“Kewenangan DPRD kan hanya budgeting, controlling, dan legislasi. Dia (DPRD-red) tidak mempunyai kewenangan untuk memilih kepala daerah,” kata Direktur Eksekutif Pemoeda Bragung Institute H.B. Muhammad
Bagaimana Nasib Calon Independen Jika Kepala Daerah Dipilih DPRD?
“Kalau nanti sudah dipilih DPRD, syaratnya apa yang independen? Tiga persen KTP (sebagai syarat dukungan awal dari rakyat, red) kan gak nyambung,” kata Malik Haramain
Ketua DPP PAN Didi Supriyanto: Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Sebaiknya Dipertahankan
“Pilkada langsung oleh rakyat hendaknya tetap dipertahankan, karena DPRD adalah terdiri dari fraksi-fraksi yang merupakan kepanjangan tangan dari partai yang pada dasarnya tidak dapat mewakili hak konstitusional rakyat untuk memilih calon kepala daerahnya,” ujar Ketua DPP PAN Didi Supriyanto
Djaka Badranaya Siap Lirik Jalur Perseorangan di Pilkada Tangsel
Djaka mengaku jika dalam perjalanannya tidak mendapatkan kendaraan politik untuk maju sebagai kandidat walikota Tangsel, maka dirinya siap maju melalui jalur perorangan.
PERLUDEM: RUU Pilkada Masih Menyisakan Persoalan Mendasar
“Hal ini patut dikritisi, mengingat pembahasan RUU Pilkada masih menyisakan persoalan mendasar, di antaranya menyangkut mekanisme proses pemilihan kepala daerah antara pemilihan secara langsung oleh rakyat dan pemilihan oleh anggota DPRD,” ujar Veri Junaidi
Masyarakat Sipil Desak DPR dan Pemerintah Tunda Pembahasan dan Pengesahan RUU Pilkada
Persoalan mendasar di antaranya menyangkut mekanisme proses pemilihan kepala daerah (langsung oleh rakyat dan oleh anggota DPRD), dan belum jelasnya penataan kewenangan pemerintah daerah yang masih dibahas dalam revisi UU Pemerintahan daerah. Karenanya RUU Pilkada patut ditunda.
Tahun 2015, Rencananya Ada 246 Pilkada yang Akan Digelar Serentak
Rinciannya, terdiri atas tujuh provinsi dan 239 kabupaten-kota yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun depan.
Djohermansyah Djohan: Pemerintah Fleksibel Soal Pilkada Langsung
Keinginan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelenggarakan pilkada secara tidak langsung didasarkan pada alasan mahalnya biaya pemilihan umum yang dikeluarkan oleh peserta pemilu.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
