Politikus PPP Ini Yakin Partai Koalisi di DPR Manut Presiden

  • Whatsapp
Sekretaris Jenderal PPP yang juga anggota Panja Revisi KUHP Arsul Sani

INDOPOLITIKA.COM- Anggota Komisi III Arsul Sani meyakini sikap Presiden Jokowi menunda pengesahan RUU KUHP akan diikuti anggota fraksi partai pendukung pemerintah di DPR.

Arsul menjelaskan, proses pengesahan undang-undang merupakan pekerjaan bersama DPR dan pemerintah. Sehingga, keputusan pengesahan harus disepakati oleh kedua belah pihak.

Baca Juga:

“Kalau salah satu unsur apakah DPR atau pemerintahnya minta ditunda, kan tentu tidak mungkin harus dipaksakan. Nah, tentu fraksi yang koalisinya masuk ke pemerintahan akan mendukung apa yang disampaikan presiden,” ujar Arsul kepada wartawan, Sabtu (21/9/2019).

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta DPR menunda pengesahan RUU KUHP untuk mendalami kembali sejumlah materi pasal dalam peraturan tersebut.

“Untuk itu saya perintahkan Menkumham selaku wakil pemerintah untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR. Yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda,” kata Presiden dalam jumpa pers di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat.

Presiden menilai terdapat sekitar 14 pasal yang harus ditinjau ulang dan berharap pengesahan RUU KUHP itu dilakukan DPR pada periode 2019-2024.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *