Jelang Hajatan Pilkada 2020

Polri Gulung Sindikat Pemalsu Uang

  • Whatsapp
Ini barang bukti yang diperoleh polisi dari sindikat kasus pemalsuan uang

INDOPOLITIKA- Jelang gelaran Pilkada 2020, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Mabes Polri berhasil menggulung 10 orang sindikat kejahatan uang palsu.

Wadirtipideksus Bareskrim Polri Komisaris Besar Helmy Santika mengatakan, selain mencetak uang palsu rupiah, para tersangka juga mencetak mata uang asing. Helmy mengungkapkan, sindikat uang palsu ini ditangkap di beberapa tempat di pulau Jawa.

Baca Juga:

“Di antarnya Banyumas, Banjarnegara ditangkap pada 21 Juni 2019. Semarang, Jakarta dan Bandung pada 16 Agustus 2019,” ujar Helmy di Bareskrim Polri, Rabu (4/9).

Dari hasil penggungkapan kasus ini beberapa barang bukti berhasil disita. Pada penangkapan (21/6) berhasil disita barang bukti: Uang kertas palsu pecahan Rp 100 ribu sebanyak 149 lembar, handphone milik tersangka dan satu unit mobil Toyota.

Kemudian pada (16/8) di Semarang polisi mengamankan 1.659 lembar uang palsu pecahan Rp 100 ribu, 120 lembar pacahan Rp 50 ribu dan satu unit sepeda motor Honda.

Di hari yang sama hasil pengungkapkan di Jakarta diperoleh 100 lembar uang rupiah, 300 lembar dolar Singapura pecahan 10 ribu dolar Singapura, 60 lembar gold plat, 100 lembar uang khasastan pecahan 157 lembar, uang poundsterling pecahan 1 juta, 10 lembar uang dolar Amerika pecahan 1 juta dolar Amerika, empat buah master plat uang poundsterling, 98 lembar uang Brunei Darussalam pecahan 10.000 dolar, satu buah flashdisk berisi file master berbagai macam gambar mata uang asing, 1000 lembar uang dolar Singapura pecahan 10 ribu yang diduga palsu, mesin cetak offset merk Heidlberg dan mesin pemotong merk Shanghai.

Total barang bukti uang palsu yang berhasil disita kepolisian mencapai Rp 195 miliar. Helmi mengungkapkan motif para tersangka murni mencari keuntungan ekonomi dengan mendistribusikan uang palsu itu di beberapa daerah.

Para tersangka dijerat pasal 36 ayat (2) dan atau ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan ancaman maksimal 15 tahun.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *