Posisi Agus Rahardjo Cs Sebagai Penasehat Kapolri Bisa Picu Gesekan di Internal Polri

  • Whatsapp
Mantan Ketua KPK, Agus Rahardjo.

INDOPOLITIKA.COM- Indonesia Police Watch (IPW) pertanyakan efektivitas kerja 17 penasehat Kapolri Idham Azis. Sebab, masa jabatan Idham Azis tinggal setahun. Di masa yang singkat itu, 17 ahli dari berbagai latar belakang keahlian yang di dalamnya bertengger juga mantan Ketua KPK Agus Rahardjo itu dipertanyakan efektivitasnya.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane menyatakan, mereka memang mengapresiasi kebijakan Idham itu. Tetapi, mengingat masa tugas Idham yang singkat, kerja 17 pakar yang diangkat menjadi penasehat itu diragukan efektivitasnya. Belum lagi tumpang tindih dengan kerja staf ahli Kapolri yang selama ini ada.

Bacaan Lainnya

“Yang jadi pertanyaan, dalam masa tugas yang tinggal setahun lagi, sejauh mana ke 17 penasehat ahli itu bisa bekerja efektif membantu Idham. Apalagi, Selama ini keberadaan penasehat ahli di lingkungan Kapolri lebih banyak sebagai pajangan. Sebab di internal polri sendiri sebenarnya sudah cukup banyak staf ahli Kapolri, yang terdiri dari jenderal bintang satu dan dua,” katanya dalam siaran pers yang diterima Indopolitika.com Jumat pagi (24/01/2020).

Selain di back up jenderal bintang satu dan dua, saat ini juga terdapat enam orang jenderal bintang tiga di lingkungan Polri. Bukan mustahil pengangkatan 17 penasehat itu justru memicu gesekan di internal akibat tumpang tindihnya pekerjaan.

Selain itu di lingkungan polri sendiri ada enam jenderal bintang tiga. Sehingga keberadaan 17 Penasihat ahli Kapolri itu bisa membuat tumpang tindihnya kinerja di polri, terutama dengan staf Kapolri yang berpangkat jenderal bintang tiga, dua dan satu. Bukan mustahil mereka akan bertanya, apa sesungguhnya pekerjaan mereka sekarang ini dengan keberadaan begitu banyaknya Penasehat Ahli Kapolri.

“Banyaknya penasehat ahli ini juga makin menunjukkan bahwa Polri sekarang ini lebih doyan membuat organisasinya menjadi obesitas ketimbang membuat organisasj yang ramping, efisien dan efektif. Akibat makin obesitasnya organisasinya, semangat Polri ini terlihat tidak sejalan dengan semangat Presiden Jokowi yang selalu mengatakan akan menghapus sejumlah posisi eselon agar pemerintahan efisien dan efektif,” katanya.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *