Potret Demokrasi Jelang Pemilu Serentak 2024

  • Whatsapp
Husin Yazid, Ketua Yayasan Husin Yazid Center

Masih sekitar tiga tahun lagi atau tepatnya pada 2024, Pemilu Serentak atau Pemilu yang menggabungkan antara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota  serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), akan digelar. Meski demikian, nuansa, riak-riak, turbulensi  atau dinamika politiknya sudah mulai menggeliat. Diantaranya ditandai dengan mulai munculnya calon-calon presiden  hasil survei. Hanya saja yang mengkhawatirkan, di tengah dinamika politik tersebut potret demokrasi kini mengalami resesi dan kemunduran.

Jika mengacu kepada hasil riset sejumlah lembaga demokrasi, baik global maupun nasional, paska Pemilu Serentak 2019 yang penuh dengan hingar bingar, peringkat demokrasi di Indonesia mengalami penurunan.  Misalnya hasil riset yang dilakukan The Economist Intelligence Unit (EIU) pada 2020 yang membuat skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menduduki peringkat ke-64 di dunia dalam Indeks Demokrasi. Meski pada segi peringkat Indonesia masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, namun skor tersebut menurun dari yang sebelumnya 6.48.

Berita Lainnya

Skor IDI tersebut merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Di kawasan Asia Tenggara, IDI sendiri ada di peringkat empat, di bawah Malaysia, Leste, dan Filipina. Adapun negara dengan indeks demokrasi paling rendah adalah Korea Utara, dengan skor 1.08. Padahal ketiga negara tersebut, terlebih Timur Leste baru beberapa dekade belajar tentang demokrasi namun sudah berhasil menyalip posisi Indonesia.

Sementara Norwegia meraih skor tertinggi yakni 9,81 dan mengantarkannya menjadi negara dengan indeks demokrasi tertinggi di dunia. Di posisi kedua terdapat Islandia dengan skor 9.37, disusul Swedia dengan skor 9.26, Selandia Baru dengan skor Bagian Kesembilan Prospek Politik Identitas di Pemilu Serentak 2024 208 Konflik Politik Identitas 9.25, dan Kanada dengan skor 9.24. Dengan capaian IDI tersebut, Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat (flawed democracy).

Kekerasan dan Kepuasan

Mirip dengan IEU, Freedom House (2020) dalam laporan terbarunya mencatat, skor Indonesia kembali turun menjadi 61 dan menjelaskan Indonesia terus berjuang dengan tantangan termasuk korupsi sistemik, diskriminasi, dan kekerasan terhadap kelompok minoritas, ketegangan separatis di wilayah Papua, dan penggunaan politik yang dipolitisasi, problem hukum pencemaran nama baik dan penistaan agama. Hal mirip ditunjukkan dari hasil riset Eve Warburton, peneliti Asia Research Institute di National University of Singapore (NUS), yang menghasilkan penilaian, keputusan pemerintah untuk melibatkan lebih banyak aparat keamanan dalam menghadapi pandemi Covid-19 sebagai bukti nyata adanya upaya pembungkaman hak-hak sipil. Bahkan juga melibatkan preman, dinilai sebagai hal yang mengkhawatirkan.

Dalam observasi Allen Hicken dari Center for Southeast Asian Studies di Universitas Michigan, Amerika Serikat, pada acara peluncuran buku “Democracy in Indonesia: from Stagnation to Recession’ (25/9/2020), ada dua indikator utama menunjukkan kemunduran demokrasi di Indonesia. Yakni adanya upaya elit politik dalam menggerus sistem pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) yang membatasi suatu kekuasaan dan polarisasi yang terus menguat di masyarakat sejak Pilkada DKI Jakarta pada 2017.

Berdasarkan penelitian lembaga riset domestik, seperti yang dilakukan Lembaga survei Indikator Politik Indonesia menyebut, trend kepuasan  masyarakat pada pelaksanaan demokrasi (democratic satisfaction) di Indonesia terus menurun. Dari hasil sigi terbaru mereka, yang puas pada pelaksanaan demokrasi saat ini hanya 47,6 persen dan yang tak puas 44,1 persen.

Dari hasil survei, mereka yang puas terdiri dari sangat puas 0,4 persen, dan cukup puas 47,1 persen. Sedangkan yang tak puas terdiri dari kurang puas 37,1 persen dan tidak puas sama sekali 7 persen. Adapun responden yang tidak menjawab/tidak tahu adalah 8,3 persen. “Trennya bagaimana mereka yang tak puas how democracy is working in Indonesia itu naik tajam, dari 32 ke 44 persen,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers, Ahad, 26 September 2021.

Berbagai Penyebab

Berdasarkan riset Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES),  ada tiga faktor yang menjelaskan kemunduran demokrasi di Indonesia. Yakni:  faktor stuktural warisan rezim otoriter orde baru, dosa dua presiden hasil pilihan langsung yang setengah hati mendukung demokrasi dan sebagai publik secara umum yang justru mendukung nilai-nilai demokrasi illiberal.

Pada faktor struktural menurut Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto, dalam diskusi “Membangun Imajinasi Politik Dalam Konteks Demokrasi Daerah”, pada Minggu (16/8/2020), ada banyak penyebab. Diantaranya tingkat korupsi yang tinggi, elit oligarki yang masih tetap berkuasa dan berhasil mempertahankan posisinya setelah perubahan rezim, elit anti demokrasi yang diberi ruang di dalam pemerintahan dan krisis ekonomi yang terjadi sebelum memasuki transisi.

Selain faktor struktural, kemunduran demokrasi di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh aktor, yakni kontribusi dua presiden. Yaitu ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merangkul semua kekuatan politik di dalam pemerintahannya, mulai dari yang paling konservatif sampai dengan yang reaksioner hingga yang lebih demokratis. Kemudian, kemunduran demokrasi di Indonesia juga disebabkan pendapat publik. Saat ini juga terdapat kecenderungan illiberal (ketidakbebasan) dari publik Indonesia. Semua terjadi karena adanya polarisasi politik, dan kekhawatiran akan kebangkitan radikalisme.

Kemunduran demokrasi Indonesia tersebut oleh LP3ES kemudian dipertegas lagi melalui peluncuran  buku berjudul ‘Nestapa Demokrasi di Masa Pandemi: Refleksi 2020, Outlook 2021’ yang diluncurkan pada Senin (11/1/2021). Buku tersebut menyoroti kondisi demokrasi di Indonesia selama pandemi Corona. Buku ini terdiri dari 10 bab dan 240 halaman. Buku ini menyoroti proses demokrasi sepanjang tahun 2020 dan pandangan di 2021.

Di baku tersebut  meskipun ada 10 bab, semua chapter itu mendukung satu argumen utama yaitu bahwa berdasarkan riset LP3ES ditemukan bahwa terjadi situasi kemunduran demokrasi.  Faktor penyebabnya adalah faktor struktural semakin terkonsolidasinya oligarki, faktor agensi di mana pemimpin terpilih secara demokratis sudah memunggungi demokrasi. Lalu ada faktor kultural dimana publik masih setengah hati mendukung demokrasi. Kemudian ditambah ada makin melemahnya masyarakat sipil dan terjadinya  praktik-praktik otoritarianisme.

Sementara Edward Aspinall yang juga Dosen dari Australia National University (ANU) mengungkapkan empat penyebab terjadinya regresi atau kemunduran demokrasi di dunia termasuk Indonesia saat berbicara di stadium general dengan tema Democracy in the Contemporary Indonesia: The dangers of regression pada Selasa (9/4/19). Yaitu korupsi yang tinggi, turunnya dukungan pada demokrasi, perubahan ekonomi dan sosial, lalu pola konsumsi media yang tinggi.

Pemulihan Demokrasi

Untuk mencari solusi atas guram atau gelapnya potret demokrasi di Indonesia  khususnya menjelang Pemilu Seeentak 2024, harus  dilakukan berbagai ikhtiar. Diantaranya perbaikan pada konstruksi hukum dan peraturan yang digunakan pada Pemilu Serentak 2024. Saat ini pemerintah dan DPR telah bersepakat dan memastikan, UU yang digunakan untuk Pemilu Serentak 2024 tidak mengalami perubahan, yakni: UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Meskipun demikian, kedua UU tersebut tidak bisa diterapkan secara gebyah uyah. Hal ini disebabkan karena kondisi, situasi dan realitas yang bakal dihadapi pada Pemilu Serentak 2024 tidak sama dengan Pemilu Serentak 2019.  Seperti diketahui pada Pemilu Serentak 2019 dilakukan penggabungan meliputi Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pada Pemilu Serentak 2024 digabung atau ditambah lagi dengan Pilkada. Dengan kata lain, penggabungan antara Pemilu Nasional dengan Pemilu Lokal.

Jikapun perubahan atau perbaikan tersebut tidak pada level UU, harus dilakukan pada level peraturan oleh KPU (PKPU) dan Bawaslu (Perbawaslu). Misalnya mengenai jumlah surat suara yang digunakan, format atau besaran surat suara, verifikasi partai politik, pemutakhiran data pemilih, pemungutan dan penghitungan suara, dan sebagainya. Diantara faktor penyebab keharusan dari perubahan dan perbaikan peraturan perundangan tersebut adalah untuk mengantisipasi pandemi Covid-19.

Berbagai perubahan peraturan tersebut tetap diperlukan manakala pandemi Covid-19 sudah surut dan apalagi telah tiada atau lenyap. Sebaliknya manakala pandemi Covid-19 belum lenyap dari bumi pertiwi, maka perbaikan dan penambahan peraturan Pemilu yang disinkronisasikan dengan protokol kesehatan Covid-19, mutlak harus dilakukan. Hal ini harus dilakukan agar Pemilu Serentak 2024 tidak menjadi klaster baru dari pandemi Covid-19.

Diatas itu semua, Pemilu Serentak 2024 harus dijadikan ajang pemulihan demokrasi yang belakangan ini mengalami kemunduran. Dan hal tersebut harus menjadi salah satu skala perioritas yang harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan Pemilu, termasuk oleh partai politik. Kalangan masyarakat sipil yang concern dengan perbaikan kualitas Pemilu dan perbaikan kualitas demokrasi, tidak boleh berpangku tangan, melainkan dituntut kontribusi pemikirannya.

Jelang perhelatan demokrasi akbar pada sekitar tiga tahun mendatang, problem penurunan demokrasi yang banyak dirisaukan oleh berbagai kalangan dalam dan luar negeri, harus dicarikan obat penyebabnya yang paling mujarab. Hal tersebut harus dilakukan secara komprehensif, baik yang terkait langsung dengan peraturan perundangan Pemilu dan faktor-faktor yang berhubungan dengan profesionalitas dan integritas Penyelenggara Pemilu yang sebentar lagi akan dilakukan proses seleksi.

Faktor lainnya yang tidak kalah penting untuk diperbaiki adalah di luar Pemilu, yakni: penguasa atau regim. Yang ditengarai banyak kalangan mengalami kecendrungan melakukan praktik-praktik otorianisme baru. Sebagai gantinya, regim atau penguasa harus lebih menampilkan dirinya sebagai regim yang demokratis yang otentik dan tidak dikangkangi oligarki. Serta mengurangi secara signifikan praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang,  penegakan supremasi hukum, dan lain sebagainya. Langkah ini diharapkan akan memberikan spirit baru bahwa Pemilu Serentak 2024 akan mampu memperkuat konsolidasi demokrasi. []

Penulis: Husin Yazid,
Ketua Yayasan Husin Yazid Center

 

Berita terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *