PPP Perntayakan Konsep NKRI Bersyariah Versi Ijtimak Ulama IV

  • Whatsapp
Sekjend PPP Arsul Sani (ist)

Sekretaris Jendral Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani merespon rekomendasi Ijtimak Ulama IV bahwa tidak boleh ada pihak yang mengubah ideologi dan bentuk negara. Menurutnya, Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI telah disepakati sebagai konsensus kebangsaan. Keempatnya merupakan pilar bangsa dan bersifat final.

“Tidak boleh diutak-atik. Tidak boleh kemudian ada orang Islam di negara ini yang karena pemahaman keagamaannya ingin mengubah ideologi atau dasar negara. Dari negara kesatuan menjadi negara dengan sistem khilafah,” terang Arsul di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Baca Juga:

Dia mempertanyakan bentuk NKRI Syariah yang ingin diwujudkan dalam keputusan Ijtimak Ulama IV. Arsul mengatakan konsep menegakkan syariat Islam di Indonesia boleh dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi. Arsul mencontohkan PPP yang selama ini membawa nilai-nilai keislaman di tataran legislasi nasional.

“Kalau bersyariah dimaknai umat Islam punya keinginan untuk memperjuangkan berlakunya syariat Islam melalui proses legislasi, boleh saja. PPP sebagai partai Islam dari dulu memperjuangkan itu. Tujuannya menjaga legislasi agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam,” ucapnya.

Terkait sistem khilafah, Arsul mengatakan gagasan tersebut bukan hal buruk. Namun, sistem khilafah tidak disepakati sebagai bagian dari konsensus kebangsaan. Karena itu, Arsul menyebut memaksa menegakkan khilafah di Indonesia bisa dijerat ancaman pidana.

“Soal khilafah sebagai bahan kajian atau diskusi, silakan saja. Tapi kalau sebagai gerakan mengganti empat konsensus negara, itu sudah pelanggaran hukum pidana,” tutupnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *