PPP Tantang Humphrey Buktikan Soal Calon Menteri Harus Setor Rp 500 Miliar

  • Whatsapp
Achmad Baidowi

INDOPOLITIKA.COM – Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi, meradang atas pernyataan advokat Humphrey Djemat yang menuding pembentukan Kabinet Indonesia Maju diwarnai praktik mahar politik Rp 500 miliar.

Humphrey yang mengklaim sebagai ketua umum PPP versi muktamar Jakarta itu mengungkapkan, ada calon menteri yang dimintai komitmen sebesar Rp 500 miliar sebelum ditunjuk menjadi pembantu Jokowi di kabinet. Pihak yang meminta komitmen Rp 500 miliar kepada calon menteri itu adalah partai politik.

Berita Lainnya

“Ini ngawur, tak bisa dipertanggungjawabkan. Agar gentle sebut saja siapa orangnya dan partainya, sehingga tidak menjadi fitnah politik,” ujar Baidowi, Senin (25/11/2019).

Sekretaris Fraksi PPP DPR ini mengatakan bahwa Humphrey harus memahami bahwa penunjukan menteri di kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. “Lagian ngitung isu Rp 500 M dari mana? Gaji menteri lima tahun berapa? Kapan baliknya? Belum lagi kalau diganti di tengah jalan, makin tidak ketemu rumus pengembaliannya,” tutur Baidowi.

Politisi asal Madura yang beken disapa dengan panggilan Awiek ini juga meminta supaya Humphrey tidak disebut sebagai petinggi PPP, karena yang bersangkutan bukan pengurus yang sah.

“Tolong jangan sebut Humphrey sebagai PPP, karena berdasarkan putusan pengadilan PPP hanya satu yakni yang sekarang dipimpin Plt Suharso Manoarfa,” tandas Awiek.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *