Indopolitika.com Dibandingkan acara di tempat lain, peringatan May Day di GBK harus diakui paling menyedot perhatian publik. Sebab, aroma politisnya yang paling kental dibandingkan kegiatan sejenis yang diselenggarakan serikat-serikat buruh lainnya.

Menurut aktivis advokasi buruh, Ahmad Rais, hal ini sangat wajar terjadi. Pasalnya, Said Iqbal selaku ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menyelenggarakan kegiatan tersebut bukanlah figur buruh seperti yang banyak dibayangkan orang. “Dia S2 lulusan UI. Juga pernah jadi caleg PKS untuk DPR RI dari dapil Kepri pada pileg 2009 lalu,” katanya, Jum’at, (2/5/2014).

Mengenai kewajaran 10 tuntutan buruh versi KSPI, Rais, yang lebih dari 10 tahun malang melintang di dunia advokasi buruh ini menyatakan tuntutan itu harus dipahami dalam artian politik.  “Itu pengemasan yang cerdik untuk membangun pencitraan Prabowo sebagai capres yang pro buruh. Sebab, call-nya kan memang sangat tinggi,”ujarnya.

Meski demikian, ia sempat menanyakan apakah Prabowo benar-benar sudah menandatangani kontrak politik yang disodori KSPI. Kata dia, “Dari berbagai berita di media, kok tak ada hitam di atas putihnya, ya?” tanya Rais.

Siti Nurjannah dari Lingkar Advokasi Buruh Indonesia  menyatakan urusan tanda tangan kontrak bisa dilakukan kapan saja. Bukti yang paling absah adalah dengan cara Prabowo melaksanakannya secara nyata di perusahaan-perusahaan milik  dirinya, milik Hashim Djojohadikusumo (adik Prabowo) dan juga di perusahaan-perusahaan yang pemiliknya menjadi pendukung dia. “Kalau sekadar janji, ya apa bedanya dengan politisi biasa?” tanyanya.

Jannah menampik keharusan Prabowo membuktikannya secara langsung sebagai hal yang berlebihan. Dalam kapasitasnya sebagai pengusaha, Prabowo bisa memenuhi tuntutan yang terkait upah, tunjangan dan fasilitas lainnya.

Dengan cara tersebut, Jannah menilai Prabowo bisa menyanggah keberatan pengusaha yang berkeberatan terhadap 10 tuntutan KSPI tersebut.”Tapi bukan sekadar seremonial, loh. Seolah-olah. Makanya, yang paling mudah sebenarnya adalah melihat rekam jejak dia memperlakukan para karyawannya sendiri,”pungkasnya.

Publik sudah mafhum,  PT Kertas Nusantara milik Prabowo pernah didemo para buruhnya sendiri pada awal 2014 ini. Pasalnya, perusahaan menunggak pembayaran upah karyawannya antara 5-9 bulan. (ind/pol)

Cek berita dan artikel menarik lainnya di Google News Indopolitika.com