Praktisi Hukum: Opsi Darurat Sipil Jika Kelak Keadaan Abnormal Tidak Tepat

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Pemerintah memilih menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa saat ini darurat sipil tidak akan diterapkan.

Menurut Presiden, darurat sipil disiapkan jika terjadi keadaan yang abnormal. “Darurat sipil itu kita siapkan apabila memang terjadi keadaan yang abnormal. Sehingga perangkat itu juga harus disiapkan dan kita sampaikan. Tapi kalau keadaannya seperti sekarang ini tentu saja tidak,” ujar Jokowi dalam konferensi pers yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (31/3/2020).

Bacaan Lainnya

Menanggapi hal itu, Praktisi Hukum dari Universitas Jayabaya Ricky Vinando, keputusan opsi terakhir darurat sipil tersebut bila nantinya diberlakukan, sangat tidak tepat. “Itu (Kebijakan Darurat Sipil-Red) tidak bisa dilakukan jika acuannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya. Kalau dilakukan Darurat Sipil, malah melanggar konstitusi (UUD 1945),” tutur Ricky kepada Indopolitika.com, Jumat (3/4/2020).

Dikatakannya tidak tepat, lanjutnya, karena Perppu 23 Tahun 1959 salah satu penjelasannya merujuk pada aturan konstitusi yang sudah tidak lagi berlaku yaitu Presiden hanya bertanggung jawab kepada MPR. Padahal, tambah dia lagi, tak ada dalam konstitusi RI yang berlaku saat ini Presiden hanya bertanggung jawab kepada MPR.

“Karena dalam konstitusi yang berlaku saat ini, Presiden dipilih langsung oleh rakyat, bukan diangkat MPR sehingga bukan mandataris MPR dan tidak bertanggung jawab kepada MPR seperti aturan UUD 1945 sebelum diamandemen,” ujarnya.

Sedangkan maksud Perppu itu, terangnya, baru bisa dijalankan apabila Presiden masih bertanggung jawab kepada MPR yaitu apabila masih mandataris MPR atau diangkat MPR. “Dulu-nya Presiden ini mandataris MPR makanya bertanggung jawab pada pemberi mandat yaitu MPR. Saat itu hanya MPR pula yang bisa mengangkat dan memberhentikan Presiden. Namun sejak amandemen terakhir UUD 1945¬† dilakukan pada 2002, Presiden sudah bukan lagi mandataris MPR,”

“Saya yakin yang benar-benar kuat pemahaman¬† hukum tata negara, maka akan sepakat semuanya dengan pernyataan saya tadi. Kecuali kalau sudah tercampur dengan politik pergaulannya,” tegas Ricky lagi.

Ricky pun menyayangkan ucapan darurat sipil tersebut keluar dari mulut Jokowi. Harusnya, kata Ricky orang-orang disekeliling Jokowi tak membiarkan Jokowi mengeluarkan statmen Darurat Sipil yang acuannya Perppu 23 Tahun 1959.

“Harusnya Karantina Wilayah saja. Jalankan saja itu. Karena kalau dipaksakan Darurat Sipil walau ini sebagai opsi terakhir jika kondisi abnormal, tentu kita tidak ingin Presiden masuk jebakan batman yaitu melanggar konstitusi karena memakai aturan hukum yang sudah tidak berlaku lagi. Kecuali buat aturan baru soal Darurat Sipil,” jelas dia.

Diakui Ricky, Perppu 23 Tahun 1959 memang belum pernah dicabut, namun Ricky melanjutkan, walau belum pernah dicabut melalui peraturan perundang-undangan apapun namanya mau melalui UU atau apa, yang perlu digarisbawahi adalah dalam penjelasan Perppu tersebut harus jelas tak perlu tafsir macam-macam, yaitu Presiden hanya bertanggung jawab kepada MPR.

“Artinya jelas sekali, sudah tidak bisa lagi digunakan saat ini, kecuali Presiden masih diangkat oleh MPR, barulah bertanggung jawab hanya kepada MPR. Faktanya kan sekarang sejak era SBY, Presiden sudah dipilih oleh rakyat melalui Pemilu langsung datang ke bilik suara/TPS, dasar pijakan hukumnya amandemen terakhir UUD 1945,” pungkas dia.[asa]

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *