Praperadilan Ditolak, Kuasa Hukum Imam Nahrawi Soroti “Kejanggalan” Bukti KPK

  • Whatsapp
Mantan Menpora Imam Nahrawi

INDOPOLITIKA.COM – Anggota Tim kuasa hukum mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Saleh mengungkapkan pihaknya tetap menghormati keputusan hakim prapradilan. Namun dengan berbagai catatan.Salah satunya menurut dia, bukti-bukti yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sebenarnya begini, kami sebagai kuasa hukum tetap menghormati putusan hakim praperadilan tetapi dengan berbagai catatan,” ucap Saleh, ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, (12/11/2019).

Muat Lebih

Diketahui, Hakim Tunggal Elfian menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Imam. “Yang kami tahu bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh KPK itu hanya berita acara permintaan keterangan (BAPK) di ranah penyelidikan. Yang kedua di ranah penyidikan mereka hanya menghadirkan berita acara pemeriksaan (BAP). Nah kemudian satu-satunya bukti yang tadi BAPK maupun BAP itu satu bukti surat karena keterangan saksi-saksi,” ungkapnya.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga menyoroti soal bukti kwitansi yang dijadikan pertimbangan hakim dalam putusannya tersebut. “Karena hanya keterangan saksi-saksi kemudian dihubungkan dengan ada bukti kwitansi T43, padahal bukti T43 itu hanya ditandatangani oleh Johny E Awuy (Bendahara Umum KONI). Sementara di sebalah kirinya itu ada nama Ending Fuad Hamidy (Sekjen KONI) dan itu belum tanda tangan selaku Sekjen KONI,” ujar Saleh.

Oleh karena itu, kata dia, tim kuasa hukum meragukan bukti kwitansi tersebut. “Jadi, kami masih meragukan bukti itu karena tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak baik Sekjen KONI maupun hanya ditandatangani oleh Bendahara KONI. Bagi kami bukti itu masih belum sempurna. Seharusnya yang perlu dipertimbangkan adalah BAP dan BAPK itu apakah sudah memenuhi dua alat bukti,” kata Saleh.

Sebagai pengingat, KPK pada Rabu (18/9) telah menetapkan Imam dan asisten pribadinya, Miftahul Ulum sebagai tersangka. Ihwal perkara itu, Imam diduga menerima uang suap dengan total Rp26,5 miliar. Uang tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam selaku Menpora. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak Iain yang terkait.[asa]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *