INDOPOLITIKA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen untuk mencari solusi terkait aktivitas premanisme yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) di kawasan industri, yang dinilai mengganggu kelancaran operasional pabrik di wilayah tertentu.
“Jika pada akhirnya terjadi masalah yang tidak diinginkan, kami akan mencari jalan keluarnya,” ujar Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy, di Jakarta, seperti yang dikutip pada Selasa (11/2/2025).
“Ini adalah perhatian serius yang kami terima,” tambahnya.
Sebelumnya, Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia juga mengungkapkan bahwa mereka telah mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat pembatalan investasi dan perusahaan yang menarik diri dari kawasan industri, yang dipicu oleh praktik premanisme ormas.
“Jika dihitung secara keseluruhan, kerugiannya bukan hanya dari yang keluar, tetapi juga dari investasi yang tidak jadi masuk. Angkanya bisa mencapai ratusan triliun rupiah,” kata Ketua Umum HKI, Sanny Iskandar, usai dialog mengenai optimalisasi kawasan industri di Jakarta.
“Mereka (ormas) menginginkan kontrol terhadap segala hal yang berhubungan dengan pabrik, mulai dari transportasi, catering, hingga keperluan lainnya, bahkan untuk ekspansi pabrik,” pungkasnya.(Hny)
Tinggalkan Balasan