Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah dalam waktu dekat mesti menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk target yang jelas yakni mengalihkan subsidi BBM ke program-program pemerintah yang sifatnya produktif dan prorakyat.
“Selain menghindarkan masyarakat dari sifat konsumtif, kebijakan menaikkan harga BBM subsidi akan memudahkan pemerintah membangun berbagai insfrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat, terutama para petani dan nelayan,” katanya di Kendari, Kamis malam.
Dalam sambutan pada pembukaan Musyawarah Nasional Munas ke-12 Keluarga Alumni Univeritas Gajah Mada (Kagama) di Kendari, Kepala Negara menyatakan nilai total dari BBM subsidi yang dibakar setiap hari dalam kurun waktu lima tahun terakhir mencapai Rp714 triliun.
“Nilai tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dana APBN yang dipakai membiayai pembangunan sektor kesehatan,” kata presiden yang juga bertekad menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia itu.
Sektor kesehatan, ujarnya, selama lima tahun terakkhir hanya menghabiskan dana APBN sebanyak Rp222 triliun lebih, sedangkan dana yang dipakai membangun infrastruktur jalan, jembatan, irigasi pertanian dan sebagainya hanya Rp577 triliun lebih.
Menurut dia, jika uang subsidi BMM yang dibakar setiap hari selama lima tahun tersebut dipakai membangun sarana pertanian seperti bendungan, maka bendungan yang bisa diselesaikan mencapai 1.400 unit, dengan asumsi setiap bendungan senilai Rp400 miliar lebih.
“Kalau bendungan sebanyak ini disebar di seluruh wilayah Indonesia yang menjadi sentra-sentra produksi padi, maka negara ini sudah lama swasembada pangan,” tegasnya.
Tapi karena selama ini tidak ada keberanian mengalihkan subsidi BBM ke hal-hal yang produktif, ujar Jokowi, menyebabkan masyarakat bangsa yang besar ini hanya berkutat dengan masalah-masalah konsumtif atau pemborosan anggaran.
Dampaknya, ujar presiden, masyarakat bangsa ini masih tetap dalam kungkungan kemiskinan dan keterbelakangan.
Presiden mengaku kebijakan menaikkan harga BBM tersebut tidak populer karena akan mendapat penolakan dari masyarakat.
Namun kebijakan itu tetap akan diambil karena hanya dengan cara itu, pemerintah bisa membiayai berbagai program pembangunan yang prorakyat seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan program kesejahteraan sosial lainnya. (ant)
Tinggalkan Balasan