Presiden Ngerasa Sikapnya ‘Diplintir’ Elite Partai Koalisi, Pratikno Turun Tangan

  • Whatsapp
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.

INDOPOLITIKA.COM- Presiden Jokowi agaknya merasa keterangan dan sikapnya tentang Paraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) terkait Undang-Undang KPK hasil revisi ‘diplintir’ oleh elite partai pendukungnya.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno pun ikut turun menjelaskan keterangan dan sikap Presiden terkait hal itu. Pratikno menegaskan, Presiden hingga kini masih menunggu proses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga:

“Pak Presiden tadi mengatakan lho kok pemberitaan tentang Perppu seperti itu? Nah, kemarin kan saya juga ada di situ. Jadi maksud Pak Presiden terkait dengan Perppu KPK itu adalah menghargai proses hukum yang berlangsung di MK,” kata Pratikno di pangkalan udara TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusumah Jakarta, Sabtu (02/11/2019).

Pratikno menyampaikan hal tersebut terkait pernyataan Presiden Jokowi pada Jumat (2/11). Presiden menyampaikan ia tidak mau membuat keputusan hukum ketika masih ada uji materi di MK.

“Jadi isunya bukan tentang Perppu akan diterbitkan atau tidak. Tapi beliau menghargai proses hukum yang sedang berlangsung di MK. Biarkan proses hukum itu berlangsung, berjalan, nanti masalah Perppu KPK itu urusan lain. Tapi yang jelas beliau mengharagai proses hukum yang berlangsung di MK, itu saja,” jelas Pratikno.

Pratikno mengatakan, saat ini belum ada pembicaraan mengenai penerbitan perppu. “Tunggu itu (uji materi di MK) dulu lah,” imbuh Pratikno.

Pada 26 September 2019 lalu, Presiden Jokowi mengaku mempertimbangkan untuk menerbitkan perppu terkait revisi UU KPK setelah bertemu dengan sejumlah tokoh nasional diantaranya; Mahfud MD yang saat itu belum menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).

Namun pada 2 Oktober 2019 Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan, Presiden bersama seluruh partai pengusungnya tidak akan mengeluarkan Perppu KPK.

Keputusan itu, menurut Paloh, disepakati ketika Presiden bertemu dengan pimpinan parpol pendukung di Istana Kepresidenan Bogor pada 30 September 2019.

Sekadar informasi, saat ini setidaknya sudah ada tiga pihak yang mengajukan uji materi  dan uji formil ke MK terkait UU Nomor 19 Tahun 2019. Pertama, 25 advokat yang juga mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam As Syafi’iyah. Kedua 18 mahasiswa gabungan sejumlah Universitas di Indonesia. Dan yang ketiga adalah Gregorius Yonathan Deowikaputra, seorang advokat.

Menurut mereka, penerbitan UU tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahkan cenderung melanggar prosedur. UU tersebut disahkan tidak melalui rapat paripurna DPR yang kuorum, lantaran anggota dewan yang hadir saat itu, kurang dari separuh dari total 560 anggota dewan. Saat itu anggota dewan yang hadir hanya  102 orang. Ini dinilai bertentangan dengan konstitusi.

Sebaliknya majelis hakim konstitusi mempertanyakan keseriusan para pemohon. Sebab dari 25 permohon, saat sidang perdana hanya delapan orang yang hadir.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *