Oleh: Abdul Hakim
(Pengajar Studi Perbandingan Politik STISNU Kota Tangerang)
Ambisi menjadikan Jawa Tengah sebagai “kandang gajah” layak dibaca bukan sebagai peristiwa manuver elektoral sesaat, melainkan sebagai gejala politik komparatif yang sangat khas negara-negara demokrasi elektoral di Selatan.
Apa yang kita saksikan adalah upaya replikasi model kekuasaan yang telah berulang kali muncul di berbagai kawasan: partai baru, berwajah muda, minim basis sosial, tetapi memiliki akses istimewa ke pusat kekuasaan, lalu berusaha menancapkan dominasi di satu wilayah kunci sebagai batu loncatan hegemoni nasional.
Dalam literatur perbandingan politik, pola ini bukan hal baru. Ia pernah muncul di Amerika Latin pasca–Perang Dingin, di Eropa Timur pasca-transisi demokrasi, hingga di Asia Tenggara pasca-reformasi. Partai semacam ini sering lahir dari ketidakpuasan terhadap partai lama, membawa bahasa pembaruan, meritokrasi, dan anti-elitisme, tetapi kemudian mengalami mutasi cepat begitu berhadapan dengan realitas kekuasaan. Indonesia, dengan Jawa Tengah sebagai arena strategis, kini menawarkan versi terbarunya.
Jawa Tengah bukan wilayah sembarangan dalam peta politik Indonesia. Provinsi ini sering disejajarkan dengan “jantung politik” seperti Uttar Pradesh di India, Jawa Barat di masa Orde Baru, atau Negara Bagian México dalam politik Meksiko. Ia besar secara demografis, relatif stabil secara sosial, dan memiliki tradisi politik yang mapan. Menguasai Jawa Tengah berarti menguasai simbol kontinuitas dan legitimasi, bukan sekadar angka suara.
Dalam perspektif komparatif, wilayah semacam ini sering menjadi target partai baru yang ingin melompat cepat. Di Turki, AKP mengonsolidasikan Anatolia Tengah sebelum mendominasi nasional. Di India, BJP menjadikan Gujarat dan Uttar Pradesh sebagai basis simbolik. Di Hungaria, Fidesz membangun dominasi di pedesaan sebelum menundukkan kota. Strateginya serupa: rebut satu wilayah kunci, klaim sebagai “basis alami”, lalu gunakan kemenangan itu sebagai bukti tak terbantahkan tentang takdir politik.
Namun, studi perbandingan juga menunjukkan satu hal penting: keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada apakah partai tersebut memiliki basis ideologis dan organisasi yang mampu berakar di tingkat lokal. Di sinilah letak persoalan mendasar proyek “kandang gajah”. Partai yang mengusung ambisi ini tidak lahir dari konflik kelas, etnis, atau agama yang mapan. Ia bukan produk gerakan buruh seperti partai sosial demokrat Eropa, bukan pula hasil mobilisasi identitas seperti partai nasionalis di Asia Selatan.
Ia lahir sebagai proyek elite urban dan itu membuatnya rapuh. Dalam banyak kasus, partai semacam ini menghadapi dilema klasik: tanpa akar sosial, ia harus mencari penopang kekuasaan lain. Di Amerika Latin, jawabannya sering berupa militer atau pengusaha besar. Di Eropa Timur, jawabannya adalah oligarki pasca-privatisasi. Di Indonesia, jawabannya hampir selalu sama: keluarga kekuasaan.
Masuknya figur keluarga presiden ke dalam struktur partai bukan sekadar fenomena nepotisme lokal, melainkan contoh textbook tentang ‘elite capture’ dalam demokrasi baru. Dalam literatur, ini dikenal sebagai ‘cartelization of parties’: partai-partai berhenti menjadi representasi masyarakat dan berubah menjadi klub elite yang berbagi akses ke negara. Perbedaannya hanya pada gaya. Partai lama menggunakan bahasa stabilitas dan pembangunan; yang baru menggunakan bahasa anak muda dan optimisme.
Perubahan ideologis partai ini juga sangat sejalan dengan temuan komparatif. Di awal, ia mengusung agenda progresif, yaitu hak minoritas, pluralisme, anti-korupsi, seperti banyak partai baru di Eropa pasca-2008. Namun begitu berhadapan dengan realitas elektoral di wilayah mayoritas seperti Jawa Tengah, agenda tersebut disederhanakan, bahkan dikosongkan. Maka yang tersisa adalah satu label payung: loyalitas pada figur nasional yang populer. Dalam studi politik, ini disebut ‘leader-centric party system’.
Kasus Filipina menawarkan perbandingan yang relevan. Partai-partai di sana lemah secara ideologis, tetapi kuat dalam afiliasi personal. Kandidat dengan nama keluarga kuat dapat berpindah partai tanpa konsekuensi elektoral berarti. Partai hanyalah kendaraan. Indonesia, meski sering mengklaim sistem kepartaian lebih terlembaga, menunjukkan kecenderungan serupa. Kutuloncat bukan anomali; ia adalah adaptasi rasional terhadap sistem yang tidak menghukum oportunisme.
Dalam konteks ini, ambisi menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang politik bukanlah upaya membangun basis sosial, melainkan upaya mengamankan wilayah pengaruh sebelum siklus kekuasaan berubah. Studi menunjukkan bahwa elite sangat sadar akan sifat sementara popularitas nasional. Maka, mereka mencari “wilayah aman” yang bisa dijadikan benteng jika angin politik berbalik. Jawa Tengah, dengan birokrasi yang loyal dan budaya politik yang relatif patuh, dipandang ideal.
Namun, politik juga mengajarkan bahwa wilayah dengan tradisi politik kuat justru paling sulit ditaklukkan oleh aktor baru tanpa akar lokal. Di Jepang, LDP bertahan di pedesaan karena jaringan klientelistik puluhan tahun. Di India, Kongres runtuh di negara bagian yang mesin partainya hancur. Jawa Tengah memiliki jaringan serupa, meski tidak selalu terlihat, tertanam di desa, ormas, koperasi, dan birokrasi.
Maka strategi yang ditempuh sering kali bukan konfrontasi langsung, melainkan kooptasi. Spanduk, baliho, dan simbol nasional digunakan untuk menciptakan ilusi dominasi, sementara negosiasi sebenarnya berlangsung di belakang layar: dengan elite lokal, pengusaha daerah, dan aparat. Ini juga pola yang sangat dikenal dalam studi Amerika Latin, di mana kekuasaan nasional sering “dibeli” di tingkat lokal melalui aliansi pragmatis, bukan pertarungan ideologis.
Risiko terbesar dari strategi ini adalah ketergantungan berlebihan pada figur tunggal. Banyak partai personalistik runtuh ketika figur pusat melemah atau menghilang. Forza Italia di Italia, Partai Rakyat Thailand versi Thaksin, hingga berbagai partai presiden di Amerika Latin pasca-masa jabatan. Tanpa kekuatan institusionalisasi, kemenangan regional berubah menjadi beban ketika sumber legitimasi mengering.
Bagi demokrasi Indonesia, implikasinya lebih luas. Studi menunjukkan bahwa ketika partai baru gagal menginstitusionalisasi diri dan justru terserap ke dalam logika dinasti, hasilnya adalah stagnasi sistem. Tidak ada regenerasi ide, hanya regenerasi wajah. Pemilih diberi pilihan semu: lama dengan wajah baru, atau baru dengan logika lama.
Ambisi menjadikan Jawa Tengah sebagai “kandang gajah” mencerminkan keyakinan bahwa politik adalah soal skala dan simbol, bukan kedalaman dan struktur. Ia bertumpu pada asumsi bahwa popularitas nasional bisa ditransplantasikan begitu saja ke tingkat lokal, bahwa mesin kekuasaan bisa dibangun dari atas ke bawah tanpa akar sosial.
Sejarah berkata sebaliknya. Partai yang bertahan lama biasanya tumbuh dari konflik sosial nyata dan membangun organisasi yang membosankan tapi efektif. Partai yang terlalu cepat membesar sering kali kolaps di bawah bobotnya sendiri. Dalam politik, seperti dalam biologi, gajah yang dibesarkan secara instan sering kali rapuh kakinya.
Jawa Tengah mungkin bisa dimenangkan secara elektoral dalam satu siklus. Tetapi menjadikannya “kandang” dalam arti hegemonik adalah proyek yang jauh lebih rumit. Tanpa institusionalisasi, tanpa basis ideologis, dan tanpa kemandirian dari figur pusat, ambisi itu berisiko menjadi kasus lain dari sebuah contoh klasik: bagaimana partai baru gagal belajar dari pengalaman negara lain dan mengulangi kesalahan yang sama dengan percaya diri yang mengagumkan.
Tinggalkan Balasan