PTUN Batalkan Pemecatan Komisioner KPU Evi Novida, Jokowi Diminta Pulihkan Statusnya

  • Whatsapp
Evi Novida Ginting

INDOPOLITIKA.COM – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan Keputusan Presiden Joko Widodo yang memberhentikan Komisioner KPU RI periode 2017-2022 Evi Novida Ginting.

Menanggapi putusan PTUN tersebut, Anggota Komisi II DPR RI fraksi PAN Guspardi Gaus menilai, jika tidak ada celah hukum, presiden Jokowi harus berjiwa besar mengembalikan Evi sebagai Komisioner KPU.

Berita Lainnya

“Kalau memang tidak ada ruang untuk banding, presiden harus secara jiwa besar, harus mengikuti apa yang diputuskan oleh PTUN Jakarta,” ujar Guspardi, dikutip dari Tribunnew.com, Ahad (26/7/2020).

Lebih lanjut Guspardi merasa heran dengan tim kepresidenan yang dinilainya lemah membantu Presiden Jokowi dalam persoalan hukum. Sehingga, kebijakan yang diputuskan presiden terdapat celah bagi siapa pun untuk menggugat.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Topo Santoso mengatakan status Evi Novida Ginting sebagai Anggota KPU RI harus segera dipulihkan oleh Presiden Jokowi.

Selain itu, keluarnya putusan PTUN ini menurutnya membuktikan bahwa putusan DKPP Nomor 317/2020 yang memberhentikan dengan tidak hormat Evi Novida Ginting sebagai anggota KPU RI adalah keliru.

“Putusan PTUN sangat tepat, di dalam menyatakan bahwa keputusan Presiden untuk memberhentikan Bu Evi dibatalkan. Berarti Bu Evi balik lagi ke KPU. Putusan ini (PTUN Jakarta) sekaligus mengonfirmasi bahwa putusan DKPP yang telah memberhentikan Bu Evi itu keliru,” ujar Prof. Topo melalui keterangan persnya, Minggu (26/7/2020).

Topo menjelaskan, meskipun putusan DKPP tidak ada forum untuk melakukan mekanisme banding atau tidak ada proses diatasnya lagi, namun karena Keputusan Presiden yang memberhentikan Evi Novida sebagai Anggota KPU RI dinyatakan batal oleh PTUN maka kedudukan Evi Novida harus segera dipulihkan.

“Kalau tidak dipulihkan, akan maka mendeskreditkan kewenangan PTUN sebagai lembaga yang berwenang yang memutus sengketa TUN. Bisa-bisa PTUN dilemahkan. Apa artinya putusan PTUN ini kalau Bu Evi tidak dipulihkan. Ini adalah putusan yang harus dieksekusi,” tegas Topo.

Terkait dengan mekanisme banding yang masih bisa ditempuh oleh Presiden atas putusan PTUN tersebut, Topo beranggapan bahwa sebaiknya Presiden tidak menempuh langkah tersebut karena putusan DKPP yang menjadi landasan keluarnya Keppres pemberhentian Evi Novida sudah terbukti keliru.

“Alih-alih banding, mending Presiden menerima putusan ini. Karena ini memang keliru putusan DKPP. Daripada kalah lagi justru malu nanti,” tutupnya.

Sebelumnya, Evi Novida Ginting Manik berharap Presiden Jokwi tidak mengajukan banding. Meski putusan PTUN itu belum inkrah, Evi berharap Presiden menjalankan amar putusan PTUN sepenuhnya.

“Ya berharap demikian (Presiden tak banding), dilaksanakan amar putusannya,” kata Evi Kamis (23/7/2020) dikutip dari Kompas.

Diketahui, dalam amar putusan PTUN Jakarta Nomor 82 Tahun 2020, berbunyi:

“Menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota KPU Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020 dan mewajibkan tergugat (Presiden) untuk mencabut Keputusan Presiden tersebut serta merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Evi Novida sebagai Anggota KPU seperti semula sebelum diberhentikan”. [rif]

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *