Puan Keberatan Monas Diubah: Kembalikan Seperti Aslinya!

  • Whatsapp
Sejumlah buruh mengerjakan pembangunan Plaza Selatan Monas (ANTARA)

INDOPOLITIKA.COM – Pemprov DKI Jakarta telah merevitalisasi Monumen Nasional (Monas) untuk penataan dan perbaikan ruang terbuka hijau (RTH).

Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara terkait rencana revitalisasi tersebut. Ia meminta agar Monas dikembalikan seperti aslinya dan tidak diubah.

Baca juga:

“Jangan ubah Monas, tapi kembalikan Monas seperti aslinya,” kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (22/1/2020).

Menurut Puan Monas merupakan ikon penting bagi Indonesia, bukan hanya DKI Jakarta. Oleh karena itu, lanjut politikus PDIP itu, keberadaan Monas harus dijaga.

“Kembalikan dan maksimalkan Monas itu sebagai ikon Republik Indonesia, bukan hanya DKI Jakarta saja,” tutur Puan.

Revitalisasi Monas menuai polemik karena pengerjaannya dianggap bertentangan dengan Keputusan Presiden nomor 24 tahun 1995. Terkait itu, Pemprov DKI Jakarta mengaku akan mencermati aturan tersebut.

Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta Heru Hermawanto mengaku sudah mengetahui tentang adanya aturan itu.

Dalam regulasi itu disebutkan untuk merevitalisasi Monas yang notabene pusat Cagar Budaya, sehingga harus ada komisi pengarah yang terdiri dari berbagai Kementerian hingga Gubernur DKI.

“Ini yang sebenarnya nanti akan kami cermati betul,” ujar Heru di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

Menurut Heru, aturan itu menyatakan jika ingin merevitalisasi Monas maka harus ada koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, proyeknya juga dikerjakan dengan menggunakan APBN bukan APBD seperti sekarang ini.

“Sebenarnya yang harusnya melakukan pembangunan dan semua perbaikan pemerintah pusat,” jelasnya.

Namun, Heru menyebut sudah ada aturan lain yang menyebut Monas sudah dilimpahkan pengelolaannya kepada Pemprov DKI. Dengan demikian, proyek ini disebutnya berdasar dari aturan tersebut.

“Saat ada pendelegasian masalah GBK, masalah Monas, dan Kemayoran kemudian yang baru dilepaskan pengelolaannya kan Monas. Mekanisme itulah yang nanti akan coba kami cek.” pungkasnya. [rif]

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *