Putri Gus Dur Dukung Perppu: Pak Jokowi Tunjukan Dong Keberpihakan Mu Pada Pemberantasan Korupsi

  • Whatsapp
Putri ketiga Presiden RI Keempat KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Anita Wahid

INDOPOLITIKA.COM- Putri ketiga mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Anita Wahid, ikut barisan organisasi perempuan antikorupsi mendesak Presiden Jokowi segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait UU KPK hasil revisi yang telah disahkan DPR.

Dia menilai, keberpihakan Jokowi terhadap upaya pemberantasan korupsi bisa ditunjukan lewat penerbitan perppu tersebut.

Bacaan Lainnya

“Kami meminta kepada Bapak Presiden untuk menunjukkan hal tersebut di dalam sikap yang nyata, yaitu dalam bentuk mengeluarkan perppu untuk menegasikan revisi Undang-Undang KPK yang sudah disahkan DPR,” kata Anita di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (15/10/2019).

Anita mengatakan, langkahnya mendukung pemberantasan korupsi dalam rangka membela nasib kelompok perempuan dan anak mengingat kedua kelompok inilah yang paling dirugikan atas praktik korupsi yang terjadi selama ini.

“Ketidakmampuan masyarakat miskin mengakses pendidikan, mengakses kesehatan, dan segala macam itu adalah efek yang paling nyata dari dari korupsi,” ujar Anita.

Ririn Sefsani dari Kemitraan untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik menambahkan, Jokowi tidak boleh ragu untuk mengeluarkan Perppu KPK dan harus kembali mengingat apa yang ia janjikan.

“Di pundakmu adalah amanat rakyat lebih dari 80 juta yang memilihmu, engkau akan disumpah sebagai presiden dan salah satu tugas di depan mata permintaan rakyat yang memilihmu adalah kawal dan konsisten lah pada janji yakni pemberantasan korupsi,” kata Ririn.

Ririn melanjutkan, komitmen pemberantasan korupsi harus dipegang teguh karena jilid kedua pemerintahan Jokowi bersama Ma’ruf Amin akan fokus kepada pembangunan sumber daya manusia serta reformasi birokrasi.

“Memajukan manusia Indonesia kuncinya ini adalah mewujudkan rakyat Indonesia yang berintegritas, tentu di dalamnya tidak akan ada korupsi,” ujar Ririn.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi sempat menyatakan akan mempertimbangkan penerbitan Perppu KPK. Namun, Perppu KPK belum juga diterbitkan. Apabila perppu tak kunjung dikeluarkan, maka UU KPK hasil revisi akan dinyatakan berlaku selambat-lambatnya pada 17 Oktober 2019 mendatang atau selang satu bulan setelah disahkan di DPR.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *