Raih Penghargaan BSN, Gubernur Sumsel Herman Deru Dinobatkan sebagai Tokoh Standarisasi Nasional

INDOPOLITIKA.COM – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru (HD) kembali menerima penghargaan skala nasional. Kali ini, HD yang kerap diganjar anugerah itu, dinobatkan sebagai ‘Tokoh Standarisasi Nasional’.

Penghargaan sebagai Tokoh Standarisasi Nasional diberikan langsung oleh Kepala BSN RI, Kukuh S. Achmad. Herman Deru dinilai berkomitmen dan berdedikasi dalam pengembangan standarisasi dan penilaian kesesuaian.

Selain Herman Deru, penghargaan juga diberikan kepada Menparekraf RI, Sandiaga Uno, dan Akademisi Sumsel, Dr Suheryanto, M.Si.

Pada kesempatan itu, Herman Deru menyampaikan rasa terimakasihnya atas penghargaan yang diterimanya. HD juga mengharapkan Badan Standarisasi Nasional (BSN) melakukan upaya jemput bola untuk mengawal produk UMKM mendapatkan label Standarisasi Nasional Indonesia (SNI). Diyakini sertifikasi SNI meningkatkan daya saing produk UMKM.

“Seperti saat ini rumah knock down asal Sumsel, itu sudah diekspor ke luar negeri. Mestinya bisa diberi label SNI,” ujarnya.

Agar memiliki daya saing dan mampu menembus pasar global, BSN mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menerapkan SNI.

Sementara itu, Kepala BSN, Kukuh Syaefudin Achmad mengatakan, peringatan Bulan Mutu Nasional telah dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 1991. Bertujuan untuk meningkatkan pentingnya kesadaran masyarakat akan pentingnya standarisasi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan ini juga diisi dengan Seminar Nasional Standarisasi dengan total lebih dari 3.000 peserta secara daring dan luring. Selain itu, terdapat festival UMKM Ber-SNI pada 28-30 Oktober 2022 di Lantai Dasar Palembang Square.

Ia juga menegaskan pihaknya saat ini terus memperkenalkan SNI ke pelaku UMKM karena ketentuan untuk menggunakan standarisasi masih bersifat sukarela.

“Memang masih bersifat sukarela, tapi kami terus mendorong karena diyakini dengan menyandang label SNI maka akan semakin berdaya saing,” katanya.

Saat ini sektor UMKM masih harus diintervensi agar pelaku usaha dapat naik kelas. Namun, berbeda kondisinya dengan pelaku industri besar yang pada umumnya sudah menerapkan SNI demi memenangkan daya saing.

“Begitu juga untuk sektor barang/jasa yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan, sudah bersifat wajib menerapkan SNI. Sejauh ini terdapat 11.600 sektor sudah menyandang SNI,” katanya.

Kukuh menjelaskan untuk mendorong pelaku UMKM menerapkan SNI, saat ini dalam Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) sudah terdapat tahapan bagi UMKM yang akan menggunakan SNI.

“Programnya SNI Bina UMKM. Jika sudah memenuhi persyaratan, maka secara otomatis produk UMKM itu berlabel SNI. Ini gratis,” tandasnya. [Red]

Bagikan:

Ikuti berita menarik Indopolitika.com di Google News


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *