Rancangan Aksi HAM: Menempatkan Kembali Pentingnya Politik HAM dalam Pembangunan

  • Whatsapp

JAKARTA – Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) disusun sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah dalam rangka penghormatan kepada Hak Asasi Manusia. Sebagai instrumen, RAN HAM dirumuskan untuk mengejawantahkan gagasan utama pemenuhan dan penghormatan HAM di Indonesia lewat capaian-capaian yang bisa diukur. Dalam perjalanan pelaksanaan RAN HAM akan tetapi ditemukan berbagai kompleksitas yang memerlukan respon cepat pemerintah serta kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait.

Muat Lebih

Hal tersebut dikemukakan Deputi V Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM Strategis Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Selasa, 31 Juli 2018.

“Dalam tatanan eksekusi RAN HAM, tentu terdapat berbagai tantangan untuk merealisasikan berbagai rencana yang sudah ditetapkan, sebagai contoh adalah kompleksitas birokrasi dan pembangunan kapasitas Pemerintah Daerah,” kata Jaleswari

ja1Menurut Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, dalam merespon tantangan-tantangan realisasi RAN HAM tersebut, pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri, diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, misalnya dengan masyarakat sipil, akademisi, dll. Lebih lanjut Jaleswari menambahkan, “Pemerintah tentu akan membuka pintu untuk mendengar dan menindaklanjuti masukan-masukan yang diberikan untuk penguatan dan pelaksanaan RAN HAM.”

Selain itu Deputi V Kepala Staf Kepresidenan juga mengajak peserta ikut memperhatikan perkembangan dunia HAM secara makro, dimana terdapat tujuan-tujuan lain yang juga perlu diakomodasi dan memerlukan adanya titik tengah antara tujuan tersebut dengan penghormatan dan pemenuhan akan HAM itu sendiri sebagai bagian dari politik HAM.

“Terdapat suatu keharusan untuk menemukan titik tengah antara pemenuhan HAM dengan tujuan-tujuan lain yang dianggap perlu, di antaranya seperti penguatan iklim demokrasi, serta pencapaian ekonomi berkeadilan, dan dalam hal tersebut, pemerintah berkomitmen untuk senantiasa menemukan titik tengah sebagaimana telah ditunjukan lewat revisi UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai bentuk penguatan iklim demokrasi, serta pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagai langkah pemenuhan ekonomi berkeadilan,” pungkas Jaleswari.

Selain Deputi V sebagai perwakilan dari Kantor Staf Presiden dalam diskusi publik tersebut, hadir sejumlah pembicara lain diantaranya, Dr. R. Herlambang Perdana Wiratraman (Akademisi FH Unair/Peneliti Senior ELSAM); Direktur Kerjasama HAM, Ditjen HAM Kemkumham; Direktur HAM dan Kemanusiaan, Ditjen Kerjasama Multilateral Kemlu; dan Kuskridho Ambardi, Ph.D (Direktur Lembaga Survey Indonesia-LSI).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *