Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Dicap Sarat Nuansa Orde Baru

  • Whatsapp
Aktivis perempuan, Tunggal Pawestri

INDOPOLITIKA.COM – Aktivis Perempuan, Tunggal Pawestri, mengkritik Rancangan Undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga karena sarat nuansa Orde Baru.

“Ini adalah warisan lama Orba yang dulu dikuatkan dan digaungkan oleh Soeharto melalui model perempuan ibuisme,” kata Tunggal melalui keterangannya yang diterima Indopolitika.com, Jumat (21/2/2020).

Bacaan Lainnya

Ia menyoroti Pasal 25 ayat 2 dan 3 yang mengatur pembagian peran suami dan istri. Dalam aturan tersebut, peran suami bertugas sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam aturan itu, suami juga harus melakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga dalam menangani permasalahan keluarga. Kemudian suami wajib melindungi keluarga dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran.

Suami juga bertugas melindungi keluarga dari praktik perjudian, pornografi, pergaulan dan seks bebas, serta penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Sementara, dalam Pasal 25 ayat 3 dijelaskan peran istri, yakni; mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; menjaga keutuhan keluarga; serta memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tunggal menilai pasal tersebut tidak masuk akal karena kalimat dalam aturan tersebut malah meneguhkan kembali domestifikasi perempuan serta stereotip peran istri dan peran suami.

Ia menjelaskan, pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, ‘ideologi’ ibuisme sempat kencang digaungkan. Saat itu, menurut dia, ideologi ibuisme menjadikan perempuan hanya bertanggung jawab terhadap rumah tangga.

“Tapi dulu banyak gelombang protes, kita coba merekonstruksi ulang bahwa ini tidak bisa dilanjutkan model pembagian peran antara laki dan perempuan di rumah tangga, karena itu sudah outdated,” ujar dia.

Di sisi lain, menurut dia, RUU Ketahanan Rumah Tangga ini juga sudah terlalu masuk wilayah privat masyarakat. “Ini sesuatu yang tentu saja tidak bisa dibiarkan, apalagi ada ancaman sanksi, pidana karena ini (produk) UU, ini bisa membahayakan,” jelas Tunggal.

Sementara itu, RUU Ketahanan Keluarga dinilai mengotak-kotakkan peran suami dan istri di dalam rumah tangga. Aturan itu dituangkan dalam Pasal 25 yang berisi tiga ayat.

Pasal 25 ayat (1) mengatur setiap suami istri yang terikat perkawinan yang sah melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara ayat (2) dan (3) mengatur peran masing-masing.

Peran suami, kata RUU itu, ada empat. Pertama, suami bertugas sebagai keluarga yang bertanggung jawab menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga. Suami juga harus melakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga dalam menangani permasalahan keluarga.

Kemudian suami wajib melindungi keluarga dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *